Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global sepanjang tahun 2024, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memainkan perannya. Yakni, sebagai peredam (shock absorber) yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 di DPR, kemarin (15/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa tahun lalu merupakan era penuh tantangan. Ditandai oleh konflik geopolitik, eskalasi rivalitas antarnegara besar, hingga fenomena el nino yang mengganggu produksi pangan global.
”Kombinasi tersebut jelas mengganggu iklim investasi yang membutuhkan kepastian. Perdagangan global melemah dan stabilitas ekonomi dunia pun terganggu,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu.
Harga minyak dunia melonjak hingga 91,2 dolar AS (USD) per barel. Jauh di atas asumsi APBN sebesar USD80 per barel. Selain itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) juga berada di titik terendah pada 2024 di angka 6.726. Nilai tukar rupiah terdepresiasi menjadi Rp16.486 per USD. Bahkan, inflasi sempat menyentuh 10,3 persen pada Maret 2024. Level tertinggi tahun itu.
Stabilitas ekonomi tidak lepas dari peran APBN yang bekerja sebagai shock absorber melalui fungsi countercyclical. Pada paruh pertama 2024, penerimaan negara Indonesia justru mengalami kontraksi sebesar 6,2 persen. Sedangkan belanja negara tumbuh cukup tinggi 11,3 persen.
”Pemerintah melakukan belanja yang responsif dan fleksibel untuk melindungi masyarakat dari gejolak inflasi dan ketidakpastian global, terutama melalui mitigasi risiko pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta peluncuran stimulus ekonomi,” terangnya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu dipertahankan di angka 5,03 persen. Hal itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang naik 4,94 persen dan investasi meningkat 4,61 persen. ”Ini mencerminkan kombinasi antara fundamental ekonomi yang kuat dan daya tahan menghadapi guncangan yang terus-menerus,” terang mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Terpisah, Chief Economist Bank Permata Josua Pardede memandang pemerintah masih cukup baik dalam menjaga ketahanan fiskal, meskipun realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 masih mengalami tekanan akibat perlambatan global. Yakni turun sekitar 9 persen year on year (yoy). Tapi, APBN masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp52,8 triliun pada semester I 2025.
Namun, Josua memberikan beberapa catatan kritis terkait penggunaan APBN. Dia melihat adanya risiko underspending, terutama pada program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG). Realisasi MBG pada semester I hanya mencapai Rp5 triliun atau sekitar 7,1 persen dari target APBN sebesar Rp71 triliun.
Situasi ini menunjukkan adanya kendala implementasi yang signifikan di lapangan. Terutama terkait pencairan anggaran yang lambat dan proses birokrasi yang kompleks. ”Di sisi lain, terlihat bahwa pemerintah juga telah menurunkan alokasi maksimum anggaran MBG dari Rp171 triliun menjadi Rp116 triliun, menunjukkan adanya ketidaksiapan eksekusi anggaran secara optimal,” ujar alumnus University of Amsterdam itu. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG