Buka konten ini
KETUA Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri, Jimmi Ho, menyambut baik kebijakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memperbolehkan kembali pemerintah daerah mengadakan rapat di hotel dan restoran. PHRI Kepri menilai kebijakan itu dapat memulihkan sektor perhotelan.
“Kami dari PHRI Kepri menyambut baik kebijakan Pak Menteri, ini sangat positif buat hotel dan restoran saat ini,” ujar Jimmi ketika dihubungi Batam Pos, Minggu (8/6) malam.
Jimmi mengatakan, kebijakan ini langkah yang tepat, karena membuka kembali alur bisnis hotelier dan pelayanan restoran. Bukan hanya bagi mereka saja, tapi juga bagi para pelaku usaha, khususnya bagi para produsen yang selama ini memasok barang-barang kebutuhan ke hotel akan kembali menggeliat lagi. “Tapi terkait hal ini, kami lagi menunggu informasi resmi dari pusat, baru nanti di sini (daerah, red) menyesuaikan,” ujar Jimmi.
PHRI Pusat mengatakan hal serupa. ”Tentu kita menyambut baik ya. Karena itu kan yang diharapkan memang untuk segera pulih kembali sektor hotel. Tentu kita sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Mendagri. Intinya itu, karena itu otomatis itu akan sangat membantu memulihkan sektor perhotelan. Itu yang sangat kita butuhkan, sebetulnya itu,” kata Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani, Sabtu (7/6).
Hariyadi juga mengatakan kebijakan tersebut dapat mengindarkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan hotel dan restoran. Dia berharap tak ada lagi ancaman PHK massal di sektor perhotelan dan restoran.
”Insya Allah kalau begini akan pulih. Nantinya akan sangat membantu perusahaan untuk recover dari sisi keuangannya. (PHK massal) itu bisa dihindari. Jadi Insyaallah kita doakan nggak terjadi apa-apa,” ujarnya.
Hariyadi pun mendukung penuh kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah memang perlu melakukan rapat di hotel dan restoran demi kebutuhan.
”Sangat mendukung dan terima kasih kebijakan itu dilonggarkan. Karena emang sebetulnya bukan karena semata-mata kita minta pemerintah itu spending. Tapi memang kebutuhannya ada. Pemerintah daerah itu ada keperluannya,” jelasnya.
Hariyadi menuturkan pemerintah daerah dapat menggelar kegiatan di hotel atau restoran itu bukan dengan tujuan asal belanja. ”Tapi memang ada keperluannya. Kan mereka perlu melakukan rapat koordinasi, melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan kayak gitu-gitu kan perlu tempat. Jadi memang ada keperluannya, ada kebutuhannya,” imbuh dia.
Sebelumnya, Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (pemda) diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.
”Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar Tito, dalam keterangannya, Rabu (4/6).
Menurutnya, pertemuan di hotel maupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality.
Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi. Lebih lanjut, ia mengatakan mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi.
Namun, Pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut. Menurut Tito mengurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada alokasi anggarannya.
Tito berpandangan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu bukan berarti melarang pemerintah daerah menggelar kegiatan seperti rapat maupun pertemuan penting di hotel dan restoran. Namun, selama pertemuan itu memberikan manfaat ke daerahnya masing-masing dan tidak berlebihan, maka hal itu boleh dilakukan agar perhotelan dan restoran tetap hidup di tengah kebijakan efisiensi.
”Kita kan harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga kan punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain atau rantai pasokan makanan segala macam yang kita makan sekarang ini,” tuturnya di Jakarta, Rabu (4/6) lalu.
Secara spesifik, Tito menyarankan pemda agar memilih hotel dan restoran yang ingin bangkrut, sehingga hotel dan restoran itu bisa hidup kembali di tengah kebijakan efisiensi. ”Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran, target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps-kolaps, buatlah kegiatan di sana,” katanya.
Tito menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini memiliki peran yang sangat penting yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk memancing sektor swasta agar tetap hidup. ”Kalau swastanya tidak hidup, maka jangan harap bisa melompat perekonomian di suatu daerah,” ujarnya. (***)
Reporter : CHAHAYA SIMANJUNTAK – JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG