Buka konten ini
HAMPIR tiga tahun setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Rempang Eco-City belum menunjukkan pergerakan fisik kawasan secara masif. Badan Pengusahaan (BP) Batam mengakui investasi yang digadang-gadang mencapai Rp210 triliun tersebut masih berada pada tahap persiapan, mulai dari penyiapan lahan, penyelesaian perizinan, hingga pematangan rencana investasi.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djamy Francis, mengatakan, pengembangan Rempang Eco-City hingga pertengahan 2026 memang telah bergeser dari tahap perencanaan menuju awal pelaksanaan. Namun, pembangunan fisik kawasan dalam skala besar belum dimulai.
”Sampai pertengahan 2026, pengembangan Rempang Eco-City sudah bergerak dari tahap perencanaan menuju tahap awal eksekusi, tetapi belum dapat dikatakan memasuki pembangunan fisik kawasan secara masif,” kata Fary kepada Batam Pos, Jumat (17/7).
Menurut Fary, saat ini BP Batam masih memprioritaskan penyiapan sekitar 1.000 hektare lahan tahap pertama. Selain itu, pemerintah juga menyelesaikan aspek legal, perizinan, kesiapan lahan, serta pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat masuknya investor.
Ia mengakui nilai investasi yang selama ini disampaikan pemerintah belum seluruhnya terealisasi dalam bentuk pembangunan fisik.
Investasi pada sektor energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Battery Energy Storage System (BESS), hingga pengembangan kawasan industri hijau masih dalam tahap percepatan.
”Nilai investasi Rp180 triliun hingga Rp210 triliun yang direncanakan masih merupakan potensi dan belum seluruhnya terealisasi secara fisik di lapangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan proyek yang sejak awal diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Batam masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari kepastian investasi, penyelesaian persoalan lahan, hingga kesiapan pembangunan kawasan.
BP Batam juga menyebut target pembangunan Rempang Eco-City terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadwal pelaksanaan tidak hanya bergantung pada rencana awal, tetapi juga menunggu kesiapan lahan, kepastian investor, proses perizinan, serta pendekatan kepada masyarakat terdampak.
”Prinsip kami jelas. Rempang tetap didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi pelaksanaannya harus terukur, memberikan kepastian kepada investor, sekaligus memastikan masyarakat lokal menjadi bagian dan penerima manfaat dari pembangunan,” kata Fary.
Sebelumnya, BP Batam mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (13/7). Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi itu membahas perkembangan Rempang Eco-City serta dukungan regulasi untuk mempercepat realisasi investasi.
Meski koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan, hingga pertengahan 2026 aktivitas di Rempang masih didominasi tahap persiapan. Sementara investasi ratusan triliun yang selama ini diumumkan pemerintah masih berupa komitmen dan potensi, belum sepenuhnya terlihat dalam bentuk pembangunan fisik di lapangan.
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pemerintah pusat masih terus mengawal proyek ini dan akan memberikan solusi bagi masyarakat terdampak.
”Kalau tidak ada perhatian dari pemerintah pusat, artinya diserahkan ke gubernur atau wali kota. Tetapi ini kami datang secara langsung untuk memberikan perhatian sekaligus mengidentifikasi apa saja yang masih perlu dilakukan,” katanya dalam kunjungannya ke Batam.
Ia mengaku, tantangan utama dalam pelaksanaan proyek ini adalah penolakan dari sebagian masyarakat Rempang yang masih enggan direlokasi. Meski demikian, ia memastikan pendekatan yang dilakukan pemerintah bukan cuma membangun infrastruktur pendukung, tetapi juga menghadirkan solusi sosial bagi warga yang terdampak.
Ia juga menekankan bahwa ada sebagian masyarakat yang sudah bersedia direlokasi secara sukarela dan telah memperoleh kepastian hukum berupa sertifikat tanah di lokasi baru.
”Saya dengar juga sudah sekian ratus orang yang menunjukkan harapan dan keinginannya untuk bisa berpindah,” ujar AHY.
Namun, proses ini tidak mudah dan membutuhkan waktu serta pendekatan yang tepat. ”Kami ingin bersama-sama di sini untuk memastikan semuanya mendapatkan perlakuan dan perhatian yang baik,” lanjutnya. (***)
Reporter : M. SYA’BAN
Editor : RATNA IRTATIK