Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui perencanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum disiapkan secara optimal sejak awal. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.
Luhut mengatakan ide besar pemerintah seharusnya didukung perencanaan yang matang agar implementasinya berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Jadi masalah kita adalah ide-ide besar Presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis (25/6).
Menurut dia, Dewan Ekonomi Nasional telah menggelar rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG. Dalam pertemuan tersebut, DEN memberikan sejumlah masukan guna menyempurnakan program tersebut.
Luhut menilai pemerintah saat ini masih harus memperbaiki berbagai persoalan yang seharusnya dapat dihindari apabila perencanaan dilakukan lebih baik sejak awal.
“Terpaksa memperbaiki yang sebenarnya tidak perlu diperbaiki kalau kita mulai dari nol, daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal),” katanya.
Meski demikian, ia menilai pelaksanaan MBG sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Hanya saja, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar manfaat program semakin optimal.
“Saya kira program MBG yang sudah dibuat saat ini sudah bagus. Tinggal dipoles dan disempurnakan di berbagai sisi. Saya yakin dalam satu tahun ke depan hasilnya akan terlihat lebih baik,” ujarnya.
Prabowo Minta Dengarkan Suara Rakyat
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya pihak yang menolak Program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya anak-anak serta keluarga petani dan nelayan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6).
Prabowo menilai pihak yang menolak MBG seharusnya melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengar aspirasi kelompok yang menjadi penerima manfaat program.
“Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini. Tanya itu petani, nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?” kata Prabowo.
Menurut dia, kebutuhan pangan dan gizi masyarakat merupakan persoalan mendasar yang tidak boleh dianggap sepele. Karena itu, pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan gizi sebagai salah satu prioritas utama.
Prabowo juga menyindir pandangan yang menganggap masih ada persoalan lain yang lebih penting dibandingkan masalah kelaparan.
“Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada yang lebih genting dari perut lapar. Saya kira tidak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau tidak segera diisi, ya dia mati,” ujarnya.
Kepala Negara menegaskan ancaman kelaparan masih menjadi persoalan serius di tingkat global. Karena itu, berbagai program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat harus terus diperkuat.
Ia juga mengutip data lembaga internasional yang menunjukkan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional.
“Alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor,” katanya. (*)
Laporan : JP group
Editor : RATNA IRTATIK