Buka konten ini
RANAI (BP) – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Natuna dengan menggandeng aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyelewengan maupun tindak korupsi.
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN untuk Program MBG di Kabupaten Natuna, Luthfiah Widhi Febiana, mengatakan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Natuna diproyeksikan mencapai 28 unit, termasuk untuk melayani wilayah pulau-pulau terpencil.
”Saat ini terdapat 11 SPPG yang sudah operasional dan aktif melakukan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat,” ujar Luthfiah di Ranai, Kamis (25/6).
Menurut dia, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah ketersediaan bahan baku. Pasokan bahan baku untuk SPPG bergantung pada yayasan maupun mitra penyedia yang bekerja sama dalam program.
Meski menu makanan telah ditentukan oleh pengawas gizi, tidak semua bahan yang dibutuhkan tersedia di pasaran dalam jumlah mencukupi.
”Yang pasti kami berharap seluruh penerima manfaat dapat memperoleh layanan MBG ini,” katanya.
Luthfiah menambahkan, pihaknya masih menghitung jumlah pasti penerima manfaat ketika seluruh SPPG, termasuk yang berada di wilayah terpencil, telah beroperasi.
Ia memastikan kualitas makanan yang didistribusikan menjadi perhatian utama. Sebelum makanan disalurkan kepada penerima manfaat, pengawas gizi bersama kepala SPPG terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan kelayakan makanan.
Selain menjaga kualitas layanan, BGN juga memperketat pengawasan terhadap pengelolaan program guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
”Kami juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk membantu mengawasi pelaksanaan MBG yang ada di Natuna,” tegasnya. (*)
Reporter : FAIDILLAH
Editor : GUSTIA BENNY