Buka konten ini
BURGENSTOCK (BP) – Jalan menuju normalisasi hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran kian terbuka. Pemerintah Swiss mengonfirmasi bahwa nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara kedua negara dijadwalkan ditandatangani di resor Burgenstock, Kanton Nidwalden, Swiss tengah, pada Jumat (19/6).
Kepastian lokasi tersebut menjadi sinyal terbaru bahwa proses diplomasi yang selama ini berlangsung tertutup telah memasuki tahap paling menentukan. Jika berjalan sesuai rencana, kesepahaman itu akan menjadi pijakan awal menuju penyelesaian konflik berkepanjangan yang selama bertahun-tahun memicu ketegangan di Timur Tengah dan mengguncang pasar energi dunia.
Kementerian Luar Negeri Swiss menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan AS, Iran, Pakistan, dan Qatar dalam beberapa hari terakhir guna mempersiapkan proses penandatanganan.
“Pada tahap ini, penandatanganan dijadwalkan pada Jumat, 19 Juni, di Bürgenstock, Kanton Nidwalden,” ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri Federal Swiss (FDFA) Pierre-Alain Eltschinger, seperti dilansir Antara melalui Anadolu, Rabu (17/6).
Menurut FDFA, lokasi tersebut diusulkan oleh Pakistan dan Qatar yang berperan sebagai mediator, serta mendapat persetujuan dari pihak AS dan Iran.
“Swiss bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini, menciptakan kondisi praktis dan diplomatik yang diperlukan agar pertemuan ini dapat berlangsung di wilayah Swiss,” kata Eltschinger.
Meski demikian, pemerintah Swiss belum bersedia mengungkap isi dokumen maupun rincian teknis acara penandatanganan.
“Tidak ada informasi lebih lanjut yang dapat diberikan pada tahap ini mengenai prosedur atau rincian penandatanganan yang direncanakan,” demikian pernyataan FDFA.
Dari Teheran, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut memorandum tersebut sebagai langkah penting menuju berakhirnya perang, meski proses menuju kesepakatan final masih memerlukan perundingan lanjutan.
“Apa yang telah disepakati menjadi sebuah langkah penting menuju penghentian perang dan awal negosiasi, dan kesepakatan akhir masih belum terwujud. Republik Islam Iran telah mempersiapkan diri untuk semua opsi,” tulis Pezeshkian melalui platform X.
Ia menegaskan Iran akan tetap menjalankan pemerintahan dan melayani rakyatnya, baik dengan maupun tanpa tercapainya kesepakatan final dengan Washington.
Pezeshkian juga menyebut Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memiliki peran penting dalam penyusunan memorandum tersebut.
“Komando Pemimpin Tertinggi yang terhormat memiliki peran terbesar dalam memasukkan klausul untuk melindungi kepentingan nasional Iran dan kami berterima kasih kepadanya,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Senin (15/6), AS dan Iran sama-sama mengonfirmasi bahwa penyusunan memorandum telah rampung. Dokumen itu mencakup penghentian aksi militer di seluruh front konflik, termasuk di Lebanon.
Presiden AS Donald Trump bahkan menyatakan memorandum tersebut secara de facto telah disetujui kedua pihak. Setelah penandatanganan resmi, Washington dan Teheran akan melanjutkan perundingan menuju kesepakatan komprehensif yang mencakup program nuklir Iran serta pencabutan sanksi ekonomi AS.
Indonesia Diminta Apresiasi Perdamaian AS-Iran
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai Indonesia perlu mengapresiasi tercapainya kesepahaman antara AS dan Iran sebagai langkah positif bagi stabilitas kawasan dan dunia.
Menurut Amelia, politik luar negeri bebas aktif Indonesia menempatkan Indonesia pada posisi yang konsisten untuk mendukung perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
“Tercapainya kesepahaman itu merupakan perkembangan positif, bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan Timur Tengah dan kepentingan dunia yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, stabilitas kawasan Teluk sangat berpengaruh terhadap rantai pasok global, harga energi, perdagangan internasional, hingga kondisi ekonomi negara-negara berkembang.
Meski demikian, Amelia mengingatkan bahwa kesepahaman tersebut harus diikuti komitmen nyata dari seluruh pihak agar tidak berhenti sebagai pernyataan politik semata.
“Di forum global, Indonesia perlu terus mendorong de-eskalasi, dialog, dan perdamaian,” tegasnya. (Antara)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK