Buka konten ini
MANILA (BP) – Pemerintah Filipina mengalokasikan dana awal sebesar 362 juta peso Filipina atau sekitar Rp106,52 miliar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang sejumlah wilayah di Pulau Mindanao pada 8 Juni 2026.
Departemen Anggaran dan Manajemen Filipina (DBM) menyatakan pencairan dana tersebut dilakukan atas arahan Presiden Ferdinand Marcos Jr agar bantuan pemerintah segera dirasakan masyarakat terdampak bencana.
Dalam pernyataan resminya, Selasa (16/6), DBM menyebut anggaran yang berasal dari Dana Dukungan Pemerintah Daerah (Local Government Support Fund/LGSF) itu akan disalurkan langsung kepada pemerintah daerah yang terdampak gempa.
Dana tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, yakni Provinsi Sarangani, Kota General Santos, dan Provinsi Cotabato Selatan.
Pemerintah Kota General Santos menerima alokasi sebesar 100 juta peso atau sekitar Rp29,42 miliar pada 9 Juni 2026. Dana itu akan digunakan untuk memperbaiki dan merehabilitasi bangunan serbaguna di Desa Dadiangas Timur.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sarangani memperoleh dana sebesar 140 juta peso atau sekitar Rp41,19 miliar yang dicairkan pada 15 Juni 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi dan peningkatan berbagai infrastruktur yang rusak akibat gempa.
Program yang dibiayai mencakup perbaikan bangunan serbaguna, jalan daerah, dan jembatan di Kotamadya Alabel, serta rehabilitasi rumah sakit dan jalan di Kota Glan.
Adapun Pemerintah Provinsi Cotabato Selatan menerima dana sebesar 122 juta peso atau sekitar Rp35,89 miliar untuk membiayai betonisasi jalan lokal yang menghubungkan Desa Acmonan dan Kablon di wilayah Tupi.
Pemerintah Filipina berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di kawasan terdampak.
Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina, Kim Robert de Leon, mengatakan total dana 362 juta peso itu merupakan bagian dari strategi pembiayaan tanggap darurat dan pemulihan bencana yang lebih luas dari pemerintah pusat.
Pencairan anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Masyarakat tidak seharusnya menunggu saat terjadi bencana. Arahan Presiden Ferdinand Marcos Jr jelas, yakni bantuan pemerintah harus segera dirasakan oleh masyarakat terdampak,” ujarnya.
Selain dana yang telah dicairkan, pemerintah Filipina masih memiliki cadangan pembiayaan melalui Dana Nasional Pengurangan dan Penanggulangan Risiko Bencana serta Dana Respons Cepat (Quick Response Fund/QRF) yang dapat digunakan untuk mendukung operasi bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi lanjutan.
Lembaga-lembaga penanggulangan bencana juga dapat mengajukan penambahan anggaran QRF setelah penggunaan dana mencapai 50 persen dari alokasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan anggaran. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY