Buka konten ini
BATAM (BP) – Kota Batam akan menghadapi dua gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa pada Kamis (18/6). Sedikitnya 500 mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dijadwalkan turun ke jalan dan mengepung Gedung DPRD Kota Batam serta Kantor Wali Kota Batam untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional maupun daerah.
Menyikapi rencana aksi tersebut, Polresta Barelang memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali. Aparat kepolisian bersama Polda Kepri telah menyiapkan pengamanan agar penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib.
Kapolresta Barelang, Anggoro Wicaksono, mengatakan hingga saat ini terdapat dua kelompok mahasiswa yang telah menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan kepada kepolisian. ”Dari informasi yang kami terima saat ini ada dua kelompok mahasiswa yang telah mengajukan surat pemberitahuan. Masing-masing memperkirakan akan menurunkan massa sekitar 100 hingga 150 orang,” ujar Anggoro, Senin (15/6).
Meski jumlah massa yang dilaporkan ke kepolisian berkisar 100 hingga 150 orang per kelompok, berdasarkan hasil konsolidasi internal mahasiswa, total peserta aksi diperkirakan mencapai sekitar 500 orang.
Anggoro menegaskan kehadiran aparat kepolisian bertujuan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh pihak, termasuk peserta aksi maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.
”Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin undang-undang selama dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena situasi keamanan di Batam hingga saat ini masih kondusif. ”Sampai saat ini situasi masih standar dan aman. Tidak perlu ada yang dirisaukan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dua Gelombang Aksi
Gelombang pertama akan dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Batam yang berencana mulai bergerak sejak pukul 08.00 WIB. Massa akan berkumpul di kawasan Lampu Merah Pollux Habibie, Batam Centre, kemudian melakukan long march menuju Kantor DPRD Kota Batam dan Kantor Wali Kota Batam.
Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Batam, Kevin Manurung, mengatakan aksi tersebut membawa sembilan tuntutan yang mereka namakan sebagai ”Tuntutan 45”.
”Empat isu nasional dan lima isu lokal. Kami menyebutnya Tuntutan 45,” kata Kevin.
Awalnya, jumlah peserta diperkirakan sekitar 100 orang. Namun setelah konsolidasi dengan berbagai kelompok mahasiswa, massa yang akan turun diperkirakan meningkat hingga sekitar 300 orang.
Dalam tuntutan nasional, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Untuk isu lokal, mahasiswa menyoroti kerusakan lingkungan, krisis air bersih, kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, serta persoalan sampah dan banjir yang dinilai belum terselesaikan.
Koordinator Lapangan aksi, Pipin Riyansyah, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk respons mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. ”Aksi ini merupakan manifestasi gerakan dari jeritan dan tekanan hidup akibat dampak kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Soroti Lingkungan dan Kenaikan BBM
Sementara itu, gelombang kedua akan dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kota Batam yang terdiri dari GMNI Batam, GMKI Batam, HMI MPO Batam Madani, BEM Universitas Ibnu Sina, Dewan Mahasiswa Hidayatullah, serta elemen mahasiswa Universitas Riau Kepulauan.
Massa dijadwalkan berkumpul di kawasan Welcome To Batam (WTB) sekitar pukul 11.00 WIB sebelum bergerak menuju lokasi aksi. Koordinator Umum aksi, Muryadi Aguspriawan, mengatakan mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang terdiri atas lima isu nasional dan dua isu daerah.
Pada tingkat nasional, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, meminta TNI dikembalikan pada fungsi pertahanan negara, mendesak peninjauan ulang sejumlah regulasi kepolisian, mengevaluasi Program MBG, serta meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Di tingkat daerah, mahasiswa menyoroti persoalan lingkungan hidup yang dinilai semakin terpinggirkan di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam.
Koordinator Lapangan aksi, Alwi Djaelani, menilai Batam sedang menghadapi ketimpangan antara laju investasi dan kemampuan lingkungan dalam menanggung dampak pembangunan.
”Akar masalah Batam adalah paradoks pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sibuk mengejar investasi, tetapi persoalan dasar seperti lingkungan hidup dan pengelolaan sampah justru terabaikan,” katanya.
Mahasiswa menyoroti banjir yang semakin sering terjadi, berkurangnya kawasan resapan air, reklamasi pesisir yang mengancam hutan mangrove, pemotongan bukit, hingga alih fungsi daerah tangkapan air di sekitar waduk.
Mereka juga menyoroti produksi sampah Kota Batam yang mencapai lebih dari seribu ton per hari dan menilai sistem pengelolaannya masih belum optimal. Mahasiswa mengancam akan membakar ban apabila tidak ada perwakilan pemerintah maupun DPRD yang bersedia menemui massa aksi. (***)
Reporter : M SYA’BAN – EUSEBIUS SARA
Editor : RATNA IRTATIK