Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Program bantuan perumahan nelayan di Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, mayoritas penghuni rumah bantuan tersebut disebut bukan nelayan, melainkan pegawai diduga aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum.
Kompleks perumahan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan anggaran sekitar Rp5 miliar pada 2021 itu awalnya diperuntukkan bagi nelayan yang membutuhkan hunian layak. Kompleks tersebut terdiri dari 25 unit rumah.
Namun berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar rumah justru ditempati penghuni nonnelayan. Sejumlah kendaraan roda dua tampak terparkir di teras rumah dan pakaian tergantung di halaman. Beberapa unit juga terlihat kosong meski disebut sudah memiliki penghuni.
Bahkan, ada rumah yang telah direhab menggunakan material kayu dan tripleks di bagian depan. Di sejumlah unit lain, rumput liar tumbuh tinggi karena lama tidak dibersihkan.
Salah seorang pria yang ditemui di lokasi mengaku hanya membantu membersihkan rumah milik rekannya yang bekerja sebagai buruh pelabuhan.
“Saya cuma bantu bersihkan saja, sudah lama kosong. Yang tempati ini kawan saya, dia buruh pelabuhan,” ujarnya.
Seorang penghuni lain yang mengaku bekerja di lingkungan Dinas PUPR Anambas membenarkan mayoritas penghuni bukan nelayan.
“Di sini ada 25 unit, ada pegawai dan masyarakat biasa. Kalau nelayan tidak ada,” katanya.
Ia menyebut penghuni mulai menempati rumah tersebut sejak 2023 dan tidak dipungut biaya selama tinggal di sana.
“Rumah ini gratis. Masa tinggalnya sampai 10 tahun. Untuk pengurusannya di Dinas PUPR Anambas,” ujarnya lagi.
Menurut dia, ada pula penghuni yang sebenarnya telah memiliki rumah pribadi di wilayah Tarempa namun tetap mengambil rumah bantuan tersebut.
“Ada juga yang sudah punya rumah di Tarempa, tapi ambil di sini, terus dibiarkan kosong,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas, Andyguna Hasibuan, membenarkan rumah tersebut awalnya direncanakan untuk nelayan. Namun di tengah proses pembangunan, peruntukannya berubah menjadi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Memang benar pas awal perencanaan di pusat untuk nelayan. Tapi pada proses pembangunan berjalan, peruntukkannya diubah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Andyguna, Senin (18/5).
Ia menjelaskan, saat rumah selesai dibangun pemerintah sempat kesulitan mencari warga yang bersedia menempati lokasi tersebut karena akses jalan dan jaringan telekomunikasi masih terbatas.
“Ditambah lagi waktu itu susah sinyal dan jalan belum bagus. Makanya sempat kami bangun jalan pada 2023 agar memudahkan penghuni,” ujarnya.
Menurut Andyguna, rumah bantuan itu mulai ditempati pada akhir 2024 setelah akses kawasan diperbaiki dan dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa.
Terkait banyaknya ASN yang menempati rumah tersebut, ia menyebut sebagian besar penghuni merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya tenaga honorer dan masih masuk kategori MBR.
“Itu PPPK, bukan PNS. Kalau dalam aturan mereka masih masuk kategori MBR,” katanya.
Meski demikian, pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap para penghuni agar rumah bantuan tetap tepat sasaran. Evaluasi dilakukan karena ditemukan rumah yang seharusnya ditempati justru dibiarkan kosong.
“Kita akan evaluasi agar tepat sasaran. Tak perlu sampai 10 tahun, saya rasa dua tahun sudah bisa evaluasi,” tegasnya.
Sorotan juga datang dari tokoh pemuda Anambas, Syahrul Rido. Ia menilai program rumah nelayan tersebut tidak berjalan sesuai tujuan awal karena penerimanya dianggap tidak tepat sasaran.
Menurut dia, bantuan perumahan semestinya diprioritaskan bagi nelayan kecil yang belum memiliki rumah layak huni.
“Seharusnya verifikasi yang mengajukan permohonan tinggal di rumah itu harus ketat. Makanya jadinya begini, rumah itu tidak sesuai peruntukkannya,” ujar Syahrul.
Ia meminta Dinas PUPR Anambas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penghuni dan mengembalikan fungsi rumah bantuan khusus bagi nelayan yang benar-benar membutuhkan. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY