Buka konten ini
KETAHANAN pangan di Batam dan wilayah perbatasan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau hingga hari ini masih bertumpu pada satu hal paling mendasar: kelancaran distribusi. Tidak adanya lahan pertanian dan peternakan skala besar membuat hampir seluruh kebutuhan pangan masyarakat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Batam, Wahyu Daryanti, mengatakan posisi Batam sebagai daerah kepulauan membuat gangguan distribusi sekecil apa pun dapat langsung memengaruhi stok dan harga di pasaran.
“Koordinasi dengan Bulog sangat intens dan sangat bagus. Karena Batam ini bukan daerah penghasil pertanian dan peternakan, jadi kelancaran distribusi laut dan udara menjadi faktor utama,” ujar Wahyu.
Menurut dia, keterlambatan kapal maupun pesawat pengangkut bahan pangan bisa langsung berdampak terhadap stabilitas pasokan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, Bulog, distributor, hingga pelaku usaha pangan dilakukan secara rutin, bahkan dalam kondisi tertentu bisa berlangsung setiap hari.
“Potensi keterlambatan kapal dan pesawat itu sangat berpengaruh. Jadi kami terus koordinasi dengan Bulog terkait stok maupun harga komoditas,” katanya.
Di tengah perubahan tata niaga pangan akibat pembatasan impor, Bulog kini memegang peranan penting dalam menjaga distribusi sejumlah komoditas strategis di Batam, termasuk minyak goreng untuk pasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
“Bulog sekarang menjadi distributor utama minyak goreng kita untuk pasar SP2KP,” ujar Wahyu.
Ia mengakui, saat kebijakan larangan impor mulai diberlakukan, pasar di Batam sempat mengalami gejolak harga. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena Batam memiliki banyak jalur pasokan dari berbagai daerah di Indonesia.
“Memang ada sedikit kontraksi. Tapi untuk sembako, walaupun Batam bukan daerah penghasil, sumber pasokannya banyak,” katanya.
Menurut Wahyu, komoditas seperti beras dan bawang kini dipasok dari berbagai daerah seperti Jakarta, Padang, Palembang, hingga sejumlah wilayah lain di Sumatera.
Diversifikasi sumber pasokan itu menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu daerah.
“Kalau satu daerah mengalami bencana atau gangguan cuaca, kita masih bisa ambil dari daerah lain,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui Kepri tetap menjadi salah satu daerah yang cukup rentan terhadap krisis pangan nasional. Ketergantungan tinggi terhadap distribusi luar daerah membuat Batam sangat sensitif terhadap gangguan cuaca, kenaikan ongkos logistik, maupun hambatan transportasi laut.
“Kepri cukup rentan karena kita tidak punya sawah besar, tidak punya kebun cabe besar. Ketergantungan kita terhadap pasokan luar daerah sangat tinggi,” katanya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Disperindag mulai memperluas jaringan pemasok pangan hingga ke daerah-daerah terdekat seperti Bintan. Beberapa komoditas seperti telur, cabai, dan sayuran kini mulai dipasok dari wilayah sekitar Kepri karena dinilai lebih cepat dan segar saat tiba di Batam.
“Telur dari Bintan lebih segar karena jaraknya dekat, paling lambat sehari sudah sampai Batam,” ujarnya.
Wahyu menilai tantangan terbesar di Batam bukan hanya soal kenaikan harga, tetapi potensi kekosongan barang di pasaran. Sebab ketika distribusi terganggu dan stok menipis, kepanikan masyarakat dapat dengan cepat memicu gejolak harga.
“Yang penting jangan sampai harga naik tapi barangnya kosong. Itu yang paling berbahaya,” katanya.
Sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), Wahyu berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap ketahanan pangan di Batam. Menurut dia, kota industri dan pariwisata seperti Batam membutuhkan stabilitas harga pangan agar tetap kompetitif di mata investor maupun wisatawan.
“Harapan kita FTZ ini daerahnya harus menarik. Jangan sampai FTZ tapi justru rawan pangan,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah memperkuat jalur tol laut atau memberikan subsidi ongkos distribusi pangan dari Pulau Jawa ke Batam. Sebab, tingginya biaya logistik hingga kini masih menjadi faktor utama yang memengaruhi harga beras dan kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.
“Yang mahal itu biaya transportasinya. Harapan kita ada subsidi atau penguatan tol laut supaya harga beras tetap terjangkau,” tutupnya.
Menjaga Pangan agar Tak Picu Kepanikan
Sama halnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Bintan, menjaga ketahanan pangan bukan sekadar memastikan bahan pokok tersedia di pasar. Pemerintah daerah juga harus menjaga agar kepanikan masyarakat tidak berubah menjadi gejolak harga dan aksi panic buying ketika distribusi terganggu.
Karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Bintan bersama Bulog terus memperkuat koordinasi untuk memantau stok dan harga pangan di lapangan. Pemantauan dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan dengan turun langsung ke pasar, gudang, hingga pusat distribusi.
“Koordinasi yang intensif dilakukan pemerintah daerah dan Bulog dalam memantau stok dan harga pangan,” kata Kepala DKUPP Bintan, Asy Syukri.
Menurut dia, Bulog memegang peran penting dalam menjaga stabilitas harga melalui optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga tingkat pasar desa dan ritel.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bintan juga bekerja sama dengan Bulog untuk membeli hasil produksi petani lokal guna memperkuat cadangan pangan daerah.
Tak hanya soal stok, pemerintah daerah juga memastikan distribusi pangan tetap menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Koordinasi dilakukan mulai dari penyaluran bantuan pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga kesiapan armada distribusi dari gudang Bulog ke berbagai daerah.
“Semua langkah ini dilakukan agar empat pilar ketahanan pangan terpenuhi yakni ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kestabilan pangan,” ujar Syukri.
Untuk mencegah kepanikan pasar, pemerintah daerah rutin menggelar operasi pasar murah dan memperketat pengawasan distribusi pangan. Petugas bahkan turun langsung ke peternakan, gudang, pasar tradisional, hingga retail modern untuk memastikan stok aman dan mencegah praktik penimbunan.
“Kita juga memperketat pengawasan di pasar tradisional dan modern. Jika ada pelaku usaha yang dengan sengaja menimbun barang akan ditindak tegas,” tegasnya.
Syukri mengakui Kepri, termasuk Bintan, masih menjadi daerah yang rentan terhadap krisis pangan karena tingginya ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Kondisi geografis kepulauan membuat rantai distribusi sangat mudah terganggu akibat cuaca buruk, ombak tinggi, maupun hambatan transportasi antarpulau.
“Kepri cukup rentan karena ketergantungan pasokan luar daerah sangat tinggi,” katanya.
Situasi tersebut sempat terasa ketika pembatasan impor diberlakukan pemerintah pusat. Menurut Syukri, beberapa komoditas seperti bawang impor, gula, minyak goreng, hingga cabai sempat mengalami tekanan harga akibat tersendatnya distribusi dan menipisnya stok.
“Intinya setelah ada pembatasan atau penurunan impor memang terjadi tekanan harga pada beberapa komoditas tertentu di Bintan, terutama bahan pangan yang masih bergantung pada pasokan luar daerah dan impor. Tetapi gejolak tersebut masih dapat dikendalikan melalui intervensi pemerintah daerah dan stabilisasi pasokan,” ujarnya.
Untuk menjaga kondisi tetap terkendali, pemerintah daerah mengintensifkan operasi pasar, pemantauan mingguan harga, koordinasi dengan Bulog dan Satgas Pangan, hingga memperluas kerja sama antardaerah sebagai sumber pasokan pangan alternatif. Langkah itu dipandang penting agar Bintan tidak terlalu bergantung pada satu jalur distribusi.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai mendorong penguatan pangan lokal melalui pengembangan peternakan dan produksi pangan desa lewat Koperasi Merah Putih. Menurut Syukri, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah.
“Masyarakat juga didorong mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan pokok,” ujarnya.
Sebagai kawasan Free Trade Zone, Bintan juga dinilai layak mendapat perlakuan khusus terkait distribusi pangan strategis. Namun menurut Syukri, skema itu tetap harus disertai pengawasan ketat agar tidak mengganggu pasar nasional.
“Model yang paling realistis sebenarnya bukan bebas total, tetapi relaksasi impor pangan tertentu, kuota khusus FTZ, jalur logistik lebih cepat, insentif stok pangan strategis, dan pengawasan ketat distribusi keluar FTZ,” katanya. (*)
Reporter : M SYA’BAN – SLAMET NOFASUSANTO
Editor : RATNA IRTATIK