Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Anambas mulai berjalan sejak 1 Mei dan akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Pendataan ini menjadi bagian penting untuk memetakan kondisi dan perkembangan ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Pada tahap awal, sensus difokuskan pada sektor industri, termasuk industri minyak dan gas bumi (migas) yang menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas.
Untuk melihat langsung proses pendataan di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau bersama Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mendatangi kawasan Matak Base di Kecamatan Kute Siantan, Senin (11/5).
Matak Base merupakan kawasan industri migas di bawah pengawasan SKK Migas dan menjadi pusat aktivitas logistik untuk operasional migas lepas pantai (offshore) di wilayah Anambas.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga, mengatakan sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki peran penting untuk melihat perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan usaha, hingga perkembangan sektor industri di suatu daerah.
Menurut Toto, data hasil sensus nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis di berbagai sektor.
“Melalui sensus ekonomi ini kita bisa melihat perubahan ekonomi selama 10 tahun terakhir. Mulai dari perkembangan usaha, industri, tenaga kerja sampai potensi ekonomi daerah. Data ini sangat penting karena menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan pembangunan,” kata Toto.
Ia menjelaskan, sektor migas menjadi salah satu perhatian dalam sensus kali ini karena memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas maupun Provinsi Kepulauan Riau.
Namun, dalam kunjungan tersebut, BPS belum memperoleh data rinci dari pihak SKK Migas maupun perusahaan migas terkait jumlah sumur aktif dan besaran produksi migas yang dihasilkan.
Pihak perusahaan menjelaskan bahwa Matak Base hanya berfungsi sebagai pusat lalu lintas logistik dan operasional pendukung menuju wilayah offshore, sehingga data produksi berada di kewenangan pusat maupun operator terkait.
“Masalah itu mungkin sudah menjadi aturan perusahaan. Kita mengikuti saja. Nanti kami akan menyurati SKK Migas dan perusahaan untuk meminta data jumlah sumur migas, produksi, dan lainnya,” ujar Toto.
Meski demikian, Toto berharap seluruh perusahaan dapat bersikap terbuka dan kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk kepentingan sensus ekonomi nasional.
Menurutnya, keterbukaan data akan membantu pemerintah membaca kondisi riil ekonomi daerah sehingga program pembangunan yang disusun dapat lebih tepat sasaran.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan bisa kooperatif. Data yang diberikan bukan untuk hal lain, tetapi demi kepentingan pembangunan dan melihat sejauh mana kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan sensus ekonomi harus didukung seluruh pihak karena hasil pendataan menjadi tolok ukur pemerintah pusat dalam melihat kondisi daerah.
Ia mengatakan data yang akurat akan mempermudah pemerintah daerah dalam memperjuangkan program pembangunan maupun bantuan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kita minta jujur memberikan data. Ini dasar pembangunan ke depan. Kalau pusat menilai Anambas masih kurang, nanti mereka bantu. Dasarnya ya dari hasil sensus ekonomi,” kata Aneng.
Aneng menambahkan, pemerintah daerah ingin pembangunan di Anambas dilakukan berdasarkan data yang nyata dan terukur, sehingga setiap program benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi daerah.
“Kalau datanya bagus dan lengkap, pemerintah pusat juga lebih mudah melihat kebutuhan daerah kita. Jadi saya harap semua pelaku usaha mendukung sensus ekonomi ini agar pembangunan Anambas ke depan lebih terarah,” tegasnya. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY