Buka konten ini
JAKARTA (BP) – ASEAN sepakat melanjutkan dialog intensif dengan pemerintahan baru Myanmar guna mendorong berakhirnya konflik dan mewujudkan rekonsiliasi nasional di negara tersebut.
Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, mengatakan para menteri luar negeri ASEAN menilai komunikasi dengan Myanmar perlu terus dilakukan untuk mencari solusi damai atas krisis yang berkepanjangan.
“Para menteri sepakat akan perlunya mengadakan pertemuan daring untuk mendengar perkembangan dari pihak Myanmar dan tentu saja bagi pihak Myanmar untuk dapat mendengar pandangan serta masukan dari mitra ASEAN,” ujar Kao dalam konferensi pers hasil KTT ke-48 ASEAN di ASEAN, Jakarta, Senin (11/5) dikutip dari Antara.
Menurutnya, para pemimpin Asia Tenggara pada dasarnya memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan tercapainya konsensus terkait persoalan Myanmar. Meski demikian, pembahasan mengenai langkah lanjutan masih terus dilakukan.
ASEAN, kata Kao, tetap berkomitmen memfasilitasi penyelesaian damai di Myanmar sesuai Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC).
Ia menegaskan, proses rekonsiliasi nasional di Myanmar nantinya harus dipimpin dan dijalankan oleh Myanmar sendiri.
“Yang perlu ditekankan adalah memastikan tidak ada lagi kekerasan dan rekonsiliasi nasional sejati dapat terwujud,” katanya.
Dalam KTT ke-48 ASEAN, para pemimpin ASEAN juga mulai memberi kelonggaran terhadap Myanmar dengan mengizinkan menteri luar negeri serta diplomat negara itu mengikuti agenda sampingan secara virtual dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN mulai Juli mendatang.
Menurut laporan media Jepang, Kyodo News, kebijakan tersebut muncul setelah ASEAN menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan baru Myanmar yang kini dipimpin Presiden Min Aung Hlaing, mantan pemimpin junta militer.
Sejak kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, ASEAN melarang kehadiran pemimpin Myanmar dalam agenda organisasi tersebut sejak Oktober tahun yang sama.
Sementara itu, dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN di Cebu, Thailand disebut mengusulkan agar Myanmar diizinkan mengikuti pertemuan lanjutan pada Juli mendatang.
Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Singapura yang tidak setuju jika menteri luar negeri Myanmar hadir langsung dalam pertemuan utama ASEAN. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY