Buka konten ini
PEMERINTAH Tiongkok mengirim sinyal tegas dalam persaingan global kecerdasan buatan (AI). Melalui putusan pengadilan, perusahaan dilarang menjadikan otomatisasi sebagai alasan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dilansir Fortune, Selasa (5/5), pengadilan menegaskan perusahaan tidak dapat secara sepihak memberhentikan karyawan atau memotong gaji hanya karena kemajuan teknologi.
Kebijakan ini mencerminkan upaya Tiongkok menyeimbangkan percepatan inovasi dengan stabilitas sosial, di tengah tekanan ekonomi domestik dan tingginya pengangguran usia muda.
Kasus yang menjadi dasar putusan melibatkan seorang pekerja bernama Zhou, staf jaminan kualitas di perusahaan teknologi. Ia sebelumnya bertugas memverifikasi hasil keluaran large language model (LLM), teknologi AI yang kini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi digital.
Seiring berkembangnya teknologi, pekerjaannya mulai tergantikan sistem. Zhou kemudian diturunkan jabatannya dan mengalami pemotongan gaji hingga 40 persen.
Situasi memuncak ketika ia menolak penugasan ulang. Perusahaan lantas memutus hubungan kerja dengan alasan efisiensi berbasis AI. Sengketa ini berlanjut ke arbitrase hingga akhirnya diputuskan di pengadilan, yang menyatakan Zhou berhak atas kompensasi.
Putusan tersebut memperkuat preseden hukum sebelumnya. Pada Desember lalu, pengadilan lain juga memutuskan bahwa penerapan AI tidak memenuhi dasar hukum untuk mengakhiri kontrak kerja di sebuah perusahaan pemetaan.
Artinya, secara yuridis, otomatisasi tidak dapat dijadikan justifikasi tunggal untuk PHK.
Di sisi lain, pemerintah Tiongkok tetap agresif mendorong pengembangan AI sebagai pilar dominasi teknologi global. Namun, stabilitas pasar tenaga kerja tetap menjadi prioritas strategis.
Dalam laporan Bloomberg Law, peneliti State Information Center, Shan Zhiguang, menegaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan perlindungan tenaga kerja.
“Tiongkok harus menyeimbangkan pengembangan kecerdasan buatan dengan pencegahan PHK massal,” ujarnya.
Ia memperingatkan, kegagalan menjaga keseimbangan tersebut berpotensi memicu gejolak sosial.
Kebijakan ini menunjukkan pendekatan berbeda dibandingkan tren global, di mana banyak perusahaan teknologi menjadikan otomatisasi sebagai strategi efisiensi utama.
Tiongkok justru menegaskan bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan tenaga kerja, agar tetap memiliki legitimasi sosial di tengah perubahan besar era digital. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY