Buka konten ini
Dari ruang-ruang kerja pemerintahan, namanya tumbuh lewat rekam jejak yang konsisten. Hingga akhirnya, ia berdiri di titik tertinggi ASN di Kepri. Sejarah pun berubah, untuk pertama kalinya, jabatan itu dipegang perempuan.
PAGI itu, Gedung Daerah Provinsi Kepri di Tanjungpinang terasa sedikit berbeda. Langit cerah, suasana khidmat, namun ada aura lain yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar pelantikan pejabat tinggi. Hari itu, sejarah baru ditulis—pelan, tapi pasti.
Nama Misni dipanggil ke depan. Dengan langkah tenang dan suara mantap, ia mengucapkan sumpah jabatan. Dalam hitungan menit, statusnya berubah.
Dari Asisten III bidang Administrasi Umum, menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Kepri. Lebih dari itu, ia resmi menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tertinggi ASN di lingkungan Pemprov Kepri.
Bagi sebagian orang, pelantikan ini mungkin terlihat seperti rutinitas birokrasi—sekadar rotasi jabatan. Namun bagi banyak lainnya, momen ini menjadi penanda bahwa batas-batas lama mulai runtuh. Kepemimpinan, kini semakin terbuka. Tidak lagi terkungkung oleh stereotip.
Perempuan kelahiran Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 16 Mei 1973 ini bukan wajah baru di lingkaran birokrasi Kepri. Jejak kariernya panjang dan teruji.
Ia memulai langkah dari urusan administrasi pemerintahan, menjabat Kepala Biro Administrasi Pemerintahan pada 2014–2016.
Kemudian berlanjut sebagai Sekretaris Korpri (2016–2017), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2017–2023), hingga Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (2023–2025).
Di setiap pos yang ia singgahi, Misni dikenal sebagai figur yang piawai membangun komunikasi lintas sektor. Kemampuannya menjalin relasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu nilai lebih yang kini diharapkan mampu memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut, rekam jejak Misni menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penunjukan ini.
“Banyak catatan positif saat ia menjabat sebagai kepala OPD. Beliau mampu membangun jaringan yang bagus dengan pemerintah pusat,” ujarnya usai pelantikan, Senin (27/4).
Pelantikan itu sendiri didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 48/TPA Tahun 2026. Ansar menegaskan, peran Sekda sangat strategis—menjadi motor penggerak birokrasi sekaligus penghubung antara visi kepala daerah dan implementasi di lapangan.
Di pundak Misni kini bertumpu harapan besar. Ia diminta memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, meningkatkan kualitas ASN, serta memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
”Memang perempuan pertama menjabat Sekda di Kepri. Kita dorong terus, karena ini adalah peluang untuk kaum perempuan,” sebut Ansar sembari tersenyum.
Namun bagi Misni, jabatan ini bukan sekadar capaian. Ia menyebutnya sebagai amanah. Tugas yang harus dijalankan dengan kehati-hatian, sekaligus tanggung jawab penuh.
Dengan balutan jilbab dan dasi biru, ia berbicara tenang. Kunci dari peran Sekda, menurutnya, terletak pada komunikasi dan koordinasi. Seorang Sekda harus mampu menjadi simpul, menghubungkan berbagai kepentingan, dari urusan kepegawaian hingga pengelolaan keuangan daerah.
“Seorang Sekda harus membangun komunikasi dan mengambil peran penting untuk mendukung visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.
Peran itu tak mudah. Ia menuntut ketegasan, namun juga kemampuan merangkul. Menjaga ritme kerja birokrasi tetap selaras, tanpa kehilangan arah.
Di balik capaian ini, ada perjalanan panjang yang ditempuh Misni. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara (1993–1997), lalu melanjutkan Magister Ilmu Sosial di Universitas Padjadjaran (2001–2004). Bekal akademik itu menjadi fondasi dalam memahami kompleksitas birokrasi yang kini ia pimpin.
Penunjukan Misni bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan. Ini tentang pesan yang lebih luas, bahwa ruang kepemimpinan semakin inklusif. Kompetensi, integritas, dan rekam jejak kini menjadi ukuran utama, bukan lagi tentang gender. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : RATNA IRTATIK