Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini. Kondisi tersebut diyakini turut dipengaruhi oleh kenaikan harga plastik.
Esther mengatakan, gangguan rantai distribusi akibat konflik di Timur Tengah membuat kenaikan harga plastik sulit dihindari. Situasi ini mendorong pelaku industri nasional untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.
“Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik,” kata Esther di Jakarta, Senin (27/4).
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah mitigasi yang tepat. Pasalnya, kenaikan harga minyak goreng berpotensi memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup rumah tangga, serta membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, akibat kenaikan biaya produksi.
Jika kondisi ini berlanjut, daya beli masyarakat berpotensi menurun dan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat tertahan.
“Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menambahkan bahwa pemerintah harus menyikapi secara serius kenaikan harga minyak goreng domestik. Rantai pasok minyak goreng perlu diawasi secara ketat guna mencegah terjadinya penimbunan.
“Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng. Jalur distribusi ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, melainkan dikuasai pelaku swasta dari hulu hingga hilir,” kata Faisal.
Meski demikian, tidak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dinilai patut diapresiasi karena dapat membantu menjaga daya beli masyarakat.
“Setidaknya hal itu dapat mempertahankan pendapatan masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menilai kenaikan harga minyak goreng tidak hanya dipengaruhi oleh naiknya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Menurutnya, kenaikan harga plastik juga turut menyumbang lonjakan harga.
Tungkot mengatakan, terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, berdampak pada pasokan bahan baku. Akibatnya, kenaikan harga produk turunan energi fosil seperti plastik tidak dapat dihindari.
“Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar 60 dolar AS per barel sebelum konflik menjadi lebih dari 110 dolar AS per barel. Akibatnya, semua produk turunan energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan,” kata Tungkot di Jakarta, Sabtu (25/4).
Kondisi ini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terlebih Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi di dunia.
Tungkot menjelaskan, terdapat tiga jenis minyak goreng sawit yang dikonsumsi masyarakat di dalam negeri, yaitu minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita untuk segmen masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.
Dari ketiga jenis tersebut, pemerintah dapat mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Sementara itu, harga MGS premium dan curah lebih ditentukan oleh mekanisme pasar.
“Harga dan ketersediaan MGS MinyaKita dikendalikan pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic market obligation), pengendalian penyaluran (D1 dan D2), serta HET (harga eceran tertinggi),” imbuhnya.
Sejauh ini, kenaikan harga terlihat pada kategori tertentu. Dalam periode Januari 2026 hingga pekan ketiga April 2026, harga MGS premium naik dari Rp21.166 per liter menjadi Rp21.793 per liter. Sementara itu, harga MGS curah naik dari Rp17.790 per liter menjadi Rp19.486 per liter.
“Hal yang menarik, harga MGS MinyaKita pada periode yang sama justru turun dari Rp16.865 menjadi Rp15.949 per liter, mendekati HET Rp15.700 per liter,” jelasnya.
Penurunan harga MGS MinyaKita dinilai sebagai dampak dari kebijakan DMO yang diterapkan pemerintah. Kebijakan ini dinilai efektif dalam menjaga pasokan agar tetap sesuai dengan HET.
“Namun, apakah harga MGS MinyaKita dapat dipertahankan ke depan di tengah kenaikan harga kemasan plastik, hal ini bergantung pada kebijakan pemerintah, apakah akan mengakomodasi perubahan biaya kemasan dalam HET,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI