Buka konten ini

JAKARTA (BP) – Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) memberikan respons atas rencana pemerintah terkait pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau. Ketua umum Perkumpulan Gappri, Henry Najoan berharap pemerintah mempertimbangkan karakteristik bahan baku yang banyak digunakan pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), sebelum memutuskan kebijakan.
”Bahan baku utama produk kami adalah tembakau dan cengkeh dalam negeri seperti tembakau Temanggung, yang secara alami memiliki kadar nikotin relatif tinggi,” ujar Henry Najoan dalam keterangannya, Kamis (16/4).
Sebagai gambaran, rata-rata satu gram tembakau Temanggung mengandung 30 mg hingga 80 mg nikotin. Jika nanti batasan yang ditetapkan berada jauh di bawah angka tersebut, Henry khawatir pelaku IHT dalam negeri akan sangat kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan.
Rencana pengaturan itu juga akan mengancam komoditas cengkeh. Sebagai komponen utama kretek, cengkeh merupakan penyumbang kadar tar yang signifikan. Maka menurut Henry, membatasi kadar tar sama saja dengan memangkas penggunaan cengkeh dalam rokok.
”Kebijakan ini dinilai akan merusak cita rasa khas kretek sebagai wujud kearifan lokal (local wisdom) yang selama ini telah diterima pasar, sekaligus menghancurkan mata pencaharian ribuan petani cengkeh,” kata Henry Najoan.
Dia pun mengingatkan, sebenarnya Indonesia telah memiliki standardisasi pengukuran kadar Nikotin dan Tar melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perumusan SNI, bahkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar, sehingga memiliki legitimasi yang kuat.
”SNI 8676:2019 tentang Rokok Kretek telah mengakomodasi karakteristik cengkeh dan tembakau lokal. Jika batasan baru lebih ketat dari SNI Kretek, maka standar nasional yang ada, menjadi tidak relevan. Sudah seyogyanya standar tersebut yang dijadikan rujukan,” harapnya.
Selain itu, Gappri juga menyoroti pengaturan bahan tambahan yang dilarang pada produk tembakau. Rancangan peraturan tersebut melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan, termasuk yang berkategori food grade.
Menurut Henry Najoan, selama ini, bahan tambahan digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan karakter produk, termasuk cooling agent seperti mentol, gula, dan bahan lainnya. Apabila larangan ini diberlakukan, industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya.
”Di sisi lain, kondisi ini dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, sehingga tujuan awal regulasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak akan tercapai,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI