Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) bagi korban bencana di Sumatra segera cair sebelum Lebaran. Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penyaluran bansos adaptif bagi warga terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan total anggaran lebih dari Rp 1 triliun yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan proses pencairan terus dikebut agar dana yang sudah tervalidasi bisa diterima masyarakat sebelum hari raya. Ia menyebutkan, distribusi telah berjalan dan saat ini realisasinya sudah melampaui 10 persen serta terus bertambah seiring validasi data di lapangan.
Bansos tersebut difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan perbaikan tempat tinggal warga pascabencana.
Bantuan yang diberikan meliputi isian rumah, stimulan ekonomi, jaminan hidup selama tiga bulan, hingga santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia, dengan total penerima mencapai ratusan ribu keluarga penerima manfaat. Untuk jaminan hidup saja, pemerintah menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah.
Gus Ipul menjelaskan, proses penyaluran dilakukan secara berlapis demi menjamin akuntabilitas. Data awal dari BNPB harus diverifikasi secara by name by address oleh kepala daerah, diketahui aparat penegak hukum setempat, kemudian disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum dana dicairkan.
Meski mekanismenya ketat, Kemensos memastikan distribusi sudah mulai berjalan di sejumlah titik terdampak.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan pemerintah pusat telah mengambil langkah fiskal cepat merespons bencana di tiga provinsi tersebut. Ia merujuk pada kebijakan Kementerian Keuangan yang menggeser dan menambah alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Otonomi Khusus dengan nilai lebih dari Rp 10 triliun.
Namun, Azis menilai tantangan saat ini bukan lagi pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kecepatan dan ketepatan eksekusi di daerah.
Berdasarkan data realisasi Transfer ke Daerah per 1 Maret 2026, dari total alokasi sekitar Rp 85 triliun, penyaluran baru berada di kisaran 25 persen.
Menurutnya, tanpa penajaman prioritas dan percepatan birokrasi, risiko terbesar adalah anggaran bergerak tetapi pemulihan berjalan lambat.
Ia juga menyoroti perlunya pemerintah daerah meninggalkan ritme prosedural normal dalam situasi darurat. Dengan anggaran yang telah tersedia, percepatan pemulihan dinilai menjadi keharusan agar warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian segera bangkit. (*)
LAPORAN: JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK