Buka konten ini
TRANSPARANSI, kini jadi kata kunci dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Kota Batam memastikan akan segera menerapkan aturan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan seluruh dapur penyedia MBG mengunggah menu harian di media sosial.
Kebijakan ini diambil untuk membuka ruang kontrol publik setelah kasus dugaan keracunan siswa mencuat di Karimun dan Batam (Baca Berita Keracunan di Halaman 9 Metropolis, red).
Pj Sekda Kota Batam, Firmansyah, mengatakan, kebijakan tersebut akan segera diikuti Batam sebagai tindak lanjut instruksi nasional.
“Batam, Insya Allah menyusul. Apa yang menjadi kebijakan pusat pasti akan kita implementasikan ke daerah. Jadi kita tak akan lari dari situ,” kata Firman, Senin (29/9).
Ia menambahkan, rapat koordinasi untuk membahas teknis penerapan aturan itu akan digelar dalam waktu dekat.
“Rencananya kita akan rapat sore ini mengenai itu,” katanya.
Di sejumlah daerah di luar Batam, kebijakan transparansi menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sudah mulai dijalankan. Melalui unggahan menu harian di media sosial, masyarakat bisa melihat langsung variasi hidangan yang disajikan sekaligus memastikan keterpenuhan standar gizi.
Namun, Anggota DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengingatkan agar aturan tersebut tidak hanya berhenti sebagai formalitas. Menurutnya, unggahan menu yang diwajibkan harus benar-benar identik dengan makanan yang diterima siswa di sekolah.
“Saya kira, langkah mewajibkan SPPG mengunggah menu harian sudah tepat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang perlu dipastikan, kualitas makanan yang diunggah harus sesuai dengan yang diberikan ke anak-anak di sekolah. Jangan yang di upload itu berbeda dengan yang diterima,” ucap Surya, Senin (29/9).
Menurutnya, pengawasan tidak bisa berhenti di level unggahan semata. Proses penyediaan makanan sejak dari dapur, pemilihan bahan baku, hingga pendistribusian ke sekolah harus diawasi ketat. Hal ini penting agar kejadian keracunan seperti yang menimpa pelajar di Batam dan Karimun tidak terulang kembali.
“Kalau dari awal prosesnya tidak diawasi dengan benar, maka tujuan program ini bisa melenceng. Kita berharap jangan ada lagi peristiwa yang membahayakan murid-murid, apalagi sampai keracunan. Itu harus dihindari,” ujarnya.
Politikus senior ini juga menekankan, peningkatan pengawasan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kualitas gizi dan higienitas makanan.
“Harapan kami, makanan yang diberikan benar-benar terjamin aman, higienis, dan sesuai standar. Ini menyangkut kesehatan generasi penerus kita,” ucapnya.
Usai Keracunan, Polda Kepri Selidiki Dapur MBG di Karimun
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri menurunkan tim untuk menyelidiki kasus di SMP Negeri 2 Karimun, yang menimpa 15 siswa, serta di SDN 016 Sagulung, Batam, yang membuat 18 murid jatuh sakit.
“Tim sedang melakukan penyelidikan terkait penyebabnya,” ujar Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Silvester Simamora.
Sementara itu, Kasubdit IV Indagsi, AKBP Ruslaeni mengatakan, sudah mengambil alih penyelidikan dari Polres Karimun sejak Sabtu (27/9) dan melakukan klarifikasi ke dapur penyedia, pemilik yayasan, hingga pihak sekolah.
Tak hanya itu, pemeriksaan lapangan juga dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan BPOM. Hasil awal, dapur penyedia MBG di Karimun diminta menghentikan sementara operasionalnya.
“Penutupan dilakukan sampai hasil uji laboratorium keluar dan investigasi dari SPPG pusat selesai,” ucap Ruslaeni.
Sementara itu, Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, menekankan kasus ini menjadi atensi serius. “Pengawasan harus dilakukan dari dapur hingga ke siswa penerima. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan masalah,” kata Asep.
Dengan langkah hukum yang berjalan bersamaan dengan penerapan kebijakan transparansi, masa depan program MBG di Batam kini ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah dan penyedia mampu menjamin bahwa makanan bergizi gratis benar-benar aman dan menyehatkan. (***)
Reporter : ARJUNA-YASHINTA
Editor : FISKA JUANDA