Buka konten ini
BATAM KOTA (BP) – Kebijakan Pemerintah Kota Batam yang memastikan seluruh calon murid pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 tertampung di sekolah negeri mendapat perhatian dari DPRD Kota Batam. Meski dinilai mampu memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat, kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada menurunnya kualitas proses belajar mengajar akibat membengkaknya jumlah siswa dalam satu kelas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengatakan jumlah peserta didik yang diterima pada tahun ajaran ini dinilai melebihi kapasitas ideal. Di sejumlah sekolah dasar (SD), satu rombongan belajar (rombel) diisi hingga 40 siswa, sedangkan di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) mencapai 45 siswa.
”Jumlah itu terlalu banyak. Idealnya satu kelas tidak sampai sebanyak itu agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih efektif,” ujar Surya, Rabu (15/7).
Menurutnya, kebijakan menampung seluruh peserta didik di sekolah negeri merupakan bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan secara gratis. Namun, langkah tersebut tetap harus diimbangi dengan upaya menjaga mutu pendidikan.
”Memang tujuannya supaya sebanyak mungkin anak bisa bersekolah di negeri dan mendapatkan fasilitas pendidikan gratis. Tetapi jangan sampai kualitas pendidikannya justru menurun karena kelas terlalu padat,” katanya.
Surya menilai, jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas akan menyulitkan guru memberikan perhatian secara optimal kepada setiap peserta didik. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembelajaran.
”Kita ingin anak-anak tidak hanya mendapatkan sekolah gratis, tetapi juga memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kalau satu kelas terlalu penuh, tentu proses belajar menjadi tidak optimal,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Komisi IV DPRD Kota Batam mendorong pemerintah menambah jumlah sekolah negeri, baik di jenjang SD maupun SMP. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk mengatasi persoalan keterbatasan daya tampung yang terus berulang setiap tahun tanpa harus menambah kapasitas siswa di setiap kelas.
”Jalan keluarnya adalah menambah sekolah baru. Dengan begitu daya tampung bisa bertambah tanpa harus memaksakan jumlah siswa dalam satu kelas,” jelasnya.
Selain itu, Surya mengusulkan agar pemerintah mulai memperkuat peran sekolah swasta dalam sistem penerimaan peserta didik. Menurutnya, tidak semua siswa harus ditampung di sekolah negeri apabila pemerintah dapat memberikan dukungan kepada sekolah swasta yang memiliki kualitas baik.
”Kalau memang tidak semuanya ditampung di sekolah negeri, pemerintah bisa membantu siswa bersekolah di swasta. Tetapi syaratnya sekolah swasta tersebut memang berkualitas,” katanya.
Ia mengungkapkan, Komisi IV DPRD Kota Batam juga menerima banyak keluhan dari pengelola maupun tenaga pendidik sekolah swasta. Kebijakan yang mengakomodasi hampir seluruh peserta didik di sekolah negeri dinilai berdampak pada menurunnya jumlah pendaftar di sekolah swasta.
”Kami juga banyak menerima keluhan dari sekolah dan guru swasta. Karena hampir seluruh siswa ditampung di sekolah negeri, mereka kesulitan mendapatkan peserta didik,” tuturnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan seluruh calon murid yang mengikuti SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 telah memperoleh tempat di sekolah negeri.
Kepastian tersebut diberikan setelah proses distribusi peserta didik dilakukan melalui mekanisme diskresi ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota, sehingga tidak ada calon murid yang tertinggal dalam proses penerimaan. (***)
Reporter : YOFI YUHENDRI
Editor : GALIH ADI SAPUTRO