Buka konten ini
ISTANBUL (BP) – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat. Militer Iran pada Kamis (11/6) mengumumkan penutupan penuh Selat Hormuz untuk seluruh aktivitas pelayaran menyusul memburuknya situasi keamanan di kawasan.
Melalui siaran televisi nasional, Markas Besar Khatam Al-Anbiya menyatakan jalur laut strategis tersebut ditutup bagi semua jenis kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal dagang.
Iran juga memperingatkan bahwa setiap pergerakan kapal di Selat Hormuz akan menjadi sasaran serangan.
Keputusan tersebut diambil setelah berlanjutnya apa yang disebut Teheran sebagai “agresi Amerika”, termasuk serangan terbaru AS terhadap Provinsi Hormozgan di Iran bagian selatan.
Markas Besar Khatam Al-Anbiya sekaligus membantah klaim Washington yang menyebut kapal-kapal masih dapat melintasi Selat Hormuz secara aman.
Sebelumnya, media Iran melaporkan terjadinya ledakan, aktivasi sistem pertahanan udara, dan serangan udara di sejumlah wilayah selatan Iran, seperti Bandar Abbas, Minab, Jask, Qeshm, dan Sirik.
Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan telah melancarkan serangan tambahan terhadap sejumlah target di Iran atas perintah Presiden AS, Donald Trump, Rabu (10/6) waktu setempat.
CENTCOM menyatakan operasi tersebut dilakukan dengan alasan membela diri sebagai respons terhadap apa yang disebut sebagai agresi Iran yang terus berlanjut.
“Pasukan Komando Pusat Amerika Serikat mulai melancarkan serangan pertahanan diri tambahan pada hari ini (11/6) pukul 17.15 waktu setempat terhadap sejumlah target di Iran atas arahan Panglima Tertinggi,” demikian pernyataan CENTCOM melalui akun resmi media sosial X.
CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan respons atas tindakan Iran yang dinilai tidak beralasan dan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
“Serangan tersebut merupakan respons terhadap agresi Iran yang tidak beralasan dan terus berlanjut,” lanjut pernyataan tersebut.
Kapal yang Mendekat Dianggap Musuh
Ancaman lebih keras disampaikan Angkatan Laut Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita Fars, IRGC menegaskan setiap kapal yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap berkolaborasi dengan musuh.
“Kami memperingatkan bahwa tidak ada kapal yang boleh meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia maupun Teluk Oman. Mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai bentuk kolaborasi dengan musuh,” demikian pernyataan IRGC.
IRGC juga menegaskan bahwa setiap kapal yang mencoba melintasi selat tersebut akan diserang.
Sebelumnya, Khatam Al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz untuk seluruh jenis kapal menyusul serangan terbaru AS terhadap Iran.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden AS, Donald Trump, menuduh Teheran sengaja mengulur-ulur proses perundingan dan menyatakan Washington tengah menyiapkan serangan berskala besar terhadap Iran.
Pada Kamis pagi, media Iran juga melaporkan suara ledakan terdengar di Kota Minab dan Mohr. Tiga ledakan terjadi di Bandar Abbas dan empat ledakan lainnya dilaporkan di Sirik.
Selain itu, sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di Teheran dan sejumlah wilayah selatan negara tersebut.
Pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain Jadi Sasaran
Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan serangan terhadap 18 aset militer Amerika Serikat (AS) di Kuwait dan Bahrain, Kamis (11/6).
Dalam pernyataannya, IRGC menyebut sejumlah target yang diserang antara lain Pangkalan Udara Ali Al Salem dan Ahmad Al Jaber di Kuwait, serta Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain.
Serangan tersebut dilakukan di tengah eskalasi konflik yang dipicu oleh serangan AS terhadap wilayah selatan Iran dan aksi balasan Teheran terhadap berbagai aset militer Amerika di kawasan.
Secara terpisah, militer Iran mengklaim telah menyerang sistem pertahanan rudal Patriot dan fasilitas komunikasi yang digunakan Armada Kelima AS di Bahrain.
Iran juga mengonfirmasi telah meluncurkan sejumlah drone ke arah Armada Kelima AS sebagai respons atas apa yang disebut sebagai serangan Amerika terhadap wilayah Iran bagian selatan.
Dalam pernyataannya, militer Iran menegaskan pasukannya siap menghadapi musuh hingga akhir dan tidak akan menghentikan perlawanan sampai seluruh pihak yang dianggap bertanggung jawab menerima konsekuensi atas tindakan mereka.
“Pasukan Iran siap menghadapi musuh hingga napas terakhir dan tidak akan mundur sampai semua musuh mendapatkan ganjaran atas tindakan mereka,” demikian pernyataan militer Iran.
Pernyataan tersebut menandai meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dan AS yang dalam beberapa hari terakhir telah memicu kekhawatiran akan meluasnya ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.
Gencatan Senjata Disebut Tak Bermakna
Kementerian Luar Negeri Iran menilai serangan terbaru AS secara efektif telah membuat gencatan senjata yang diumumkan pada 8 April lalu menjadi tidak bermakna.
Dalam pernyataan resminya, Teheran mengecam keras serangan yang dilakukan Washington dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta hukum internasional.
“Serangan ilegal dan kriminal yang dilakukan Amerika Serikat dalam beberapa jam terakhir tidak hanya merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB dan aturan dasar hukum internasional mengenai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara, tetapi juga secara efektif telah membuat gencatan senjata 8 April 2026 menjadi tidak bermakna,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.
Iran juga mengkritik penggunaan wilayah dan fasilitas sejumlah negara di kawasan oleh militer AS untuk mempersiapkan dan melancarkan serangan terhadap Iran.
Menurut Teheran, negara-negara yang memberikan akses tersebut telah menempatkan diri di pihak agresor.
Iran kembali menegaskan akan menggunakan haknya untuk membela diri dalam menghadapi serangan militer AS dan sekutunya.
Selain itu, Teheran mendesak Dewan Keamanan PBB serta negara-negara anggota untuk mengambil langkah tegas guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Iran juga meminta Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyampaikan fakta-fakta perkembangan situasi secara jelas kepada komunitas internasional. (*)
Laporan : ANTARA
Editor : RATNA IRTATIK