Buka konten ini
KABAR mengenai sekitar 3.000 pekerja di salah satu kawasan industri di Kota Batam disebut-sebut bakal dirumahkan mulai memicu keresahan di kalangan buruh. Informasi yang beredar menyebut lebih dari 20 perusahaan manufaktur berpotensi terdampak kondisi global, sehingga mau tak mau harus merumahkan pekerjanya.
Namun hingga kini, pemerintah maupun serikat pekerja mengaku belum menerima laporan resmi yang dapat memastikan kebenaran kabar perumahan massal tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan dari perusahaan-perusahaan yang disebut berpotensi terdampak kondisi geopolitik global atau faktor lainnya.
“Belum dapat informasi dan sampai saat ini belum ada laporan ke Disnaker,” ujar Yudi kepada Batam Pos, Senin (1/6).
Menurutnya, setiap perusahaan yang akan mengambil langkah ketenagakerjaan yang berdampak pada pekerja, termasuk perumahan maupun pemutusan hubungan kerja (PHK), umumnya akan berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Disnaker belum dapat memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat tersebut.
Senada, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengaku belum memiliki data mengenai kabar perumahan ribuan pekerja tersebut.
“Mohon izin, kalau untuk data jumlah PHK sepanjang tahun ini sepertinya lebih detail di Disnaker. Di kami belum ada data terkait,” katanya.
Belum adanya data resmi juga diamini kalangan serikat pekerja. Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kepulauan Riau, Suprapto, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya pekerja yang dirumahkan dalam jumlah besar.
“Belum ada laporan yang dirumahkan mencapai ribuan. Tapi kemungkinan pekerja yang habis kontrak memang ada,” ujarnya.
Meski demikian, Suprapto mengingatkan ancaman PHK tetap perlu diwaspadai di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil. Karena itu, komunikasi antara perusahaan dan pekerja harus terus dijaga.
“Kalau sekadar dirumahkan tanpa alasan yang jelas tentu menjadi tanda tanya. Karena itu harus ada komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pekerja maupun serikat pekerja,” katanya.
Menurut dia, persoalan yang paling banyak dikeluhkan sejumlah perusahaan saat ini bukan PHK massal, melainkan terganggunya pasokan bahan baku akibat situasi geopolitik dunia.
“Karena kondisi perang di Eropa dan Timur Tengah, laporan yang kami terima memang banyak terkait keterlambatan bahan baku. Dampaknya produksi terganggu, tetapi sejauh ini belum ada laporan pekerja yang dirumahkan secara massal,” ungkapnya.
Sementara itu, Ranggi, salah seorang pekerja di kawasan industri tersebut, mengaku aktivitas produksi di tempat kerjanya masih berjalan normal.
“Belum dengar. Aktivitas kerja masih berjalan seperti biasa, teman-teman juga masih bekerja normal,” katanya.
Meski belum terkonfirmasi di Batam, kekhawatiran terhadap kondisi industri bukan tanpa alasan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK secara nasional terus meningkat sepanjang tahun ini.
Berdasarkan data Satudata Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK selama Januari hingga April 2026 mencapai 15.425 orang. Angka tersebut melonjak sekitar 84 persen dibandingkan periode Januari–Maret 2026.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 3.339 pekerja, disusul Kalimantan Selatan 1.581 pekerja dan Banten 1.536 pekerja. Gelombang PHK juga mulai merambah sejumlah daerah di luar Pulau Jawa.
Kenaikan angka PHK nasional tersebut dipicu berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat hingga konflik geopolitik yang berdampak terhadap rantai pasok dan biaya produksi industri.
Karena itu, pemerintah daerah bersama serikat pekerja kini memilih menunggu data dan laporan resmi sebelum menyimpulkan kebenaran isu perumahan ribuan pekerja di Mukakuning.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun perusahaan yang secara resmi mengumumkan kebijakan perumahan massal maupun PHK dalam jumlah besar kepada Disnaker Batam. (***)
Reporter : RENGGA YULIANDRA – YOFI YUHENDRI
Editor : RATNA IRTATIK