Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menemukan sejumlah persoalan serius saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5).
Dalam sidak tersebut, Dudung dibuat geram setelah mendapati kondisi dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Ia bahkan meminta dapur yang tidak layak segera disuspensi atau ditutup sementara demi mencegah risiko keracunan terhadap anak-anak penerima manfaat program MBG.
“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” ujar Dudung di Jakarta.
Menurut Dudung, proses verifikasi dapur MBG tidak boleh hanya berhenti pada aspek administrasi atau sertifikat semata. Kondisi nyata di lapangan, kata dia, harus benarbenar memenuhi standar kesehatan pangan dan sanitasi.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.
Dalam peninjauan itu, Dudung menemukan sejumlah persoalan, mulai dari area dapur yang kotor, adanya belatung, pallet yang tidak sesuai standar kesehatan, tempat pencucian yang tidak layak, hingga tata ruang dapur yang masih bercampur antaraarea bersih dan area kotor.
Selain itu, kondisi ruangan dapur yang panas juga dinilai berpotensi mengganggu kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa penerima program MBG.
Menurut Dudung, pemisahan area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan yang sehat dan aman. “Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” katanya.
KSP, lanjut Dudung, telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti hasil sidak tersebut.
“Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” ujarnya.
Dudung menegaskan Program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia menuju generasi emas 2045.
Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target distribusi makanan, melainkan juga memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan program MBG sebagai ladang keuntungan berlebihan yang berpotensi menurunkan kualitas layanan.
“Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain itu, Dudung meminta masyarakat, RT, hingga pemerintah daerah ikut mengawasi pelaksanaan program MBG agar potensi masalah kesehatan dapat dicegah sejak awal.
“Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Dudung memastikan KSP akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan sidak diam-diam di sejumlah daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat.
“Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benarbenar berjalan sesuai standar,” ujarnya. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK