Buka konten ini
PEMERINTAH memastikan rencana impor minyak mentah sebesar 150 juta barel dari Rusia akan direalisasikan secara bertahap hingga akhir 2026. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tingginya kebutuhan dalam negeri dan dinamika geopolitik global.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan, skema impor tidak bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan fasilitas penyimpanan (storage) minyak di dalam negeri. Oleh karena itu, distribusi pasokan akan diatur secara bertahap agar sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
“Impornya akan dilakukan secara bertahap sampai akhir 2026, karena kita juga harus menyesuaikan dengan kapasitas storage di dalam negeri,” ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4).
Seiring dengan itu, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi atau payung hukum sebagai dasar pelaksanaan impor minyak dari Rusia. Regulasi ini mencakup mekanisme pengadaan, pembiayaan, hingga skema distribusi agar berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
Menurut Yuliot, terdapat dua opsi yang sedang dikaji pemerintah dalam pelaksanaan impor tersebut, yakni melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau melalui Badan Layanan Umum (BLU). Kedua skema ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing.
Jika menggunakan skema BUMN, proses impor harus mengikuti mekanisme pengadaan yang berlaku, termasuk melalui tender. Selain itu, BUMN juga telah memiliki kontrak pengadaan dengan pihak lain sehingga perlu penyesuaian. Di sisi lain, skema BLU dinilai lebih fleksibel, terutama dalam hal pembiayaan dan pelaksanaan kerja sama antarpemerintah (government to government/ G-to-G).
“Kalau melalui BUMN ada konsekuensi kontrak dan proses tender. Sementara kalau BLU, diharapkan bisa lebih fleksibel, termasuk dalam pembiayaan,” jelasnya.
Minyak yang diimpor dari Rusia nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, tidak hanya untuk sektor transportasi, tetapi juga industri, pertambangan, hingga sebagai bahan baku petrokimia. Hal ini diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi nasional yang terus meningkat.
Saat ini, kebutuhan minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi dalam negeri masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari untuk menutup kekurangan pasokan energi tersebut.
“Kalau dihitung kebutuhan setahun, 150 juta barel itu sebenarnya masih kurang. Karena itu, kita tetap mencari sumber pasokan lain, termasuk dari Amerika Serikat,” ujar Yuliot.
Komitmen impor minyak dari Rusia merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow beberapa waktu lalu. Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Rusia menyepakati pengiriman awal 100 juta barel minyak dengan harga khusus.
Jika kebutuhan Indonesia meningkat, Rusia juga membuka peluang tambahan pasokan hingga 50 juta barel. “Jadi totalnya bisa mencapai 150 juta barel, dengan skema harga khusus,” kata Hashim.
Kesepakatan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, terutama di tengah kondisi global yang masih dipengaruhi ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kerja sama energi dengan negara lain tetap berjalan. Indonesia masih mengandalkan pasokan dari berbagai negara untuk menjaga keberlanjutan energi nasional dan menghindari ketergantungan pada satu sumber.
Dengan skema impor bertahap, dukungan regulasi, serta diversifikasi sumber pasokan, pemerintah optimistis kebutuhan energi nasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan hingga beberapa tahun ke depan. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI