Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menempatkan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kategori bermasalah.
Idrus menegaskan, penilaian terhadap kinerja seorang menteri harus didasarkan pada data dan capaian nyata di lapangan, bukan semata hasil survei.
“Survei itu sah-sah saja, tetapi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan fakta. Kita harus objektif dalam melihat kinerja pemerintah,” ujar Idrus, Senin (13/4).
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat masih tinggi, yakni 70,5 persen. Namun, di sisi lain muncul catatan kritis terhadap sejumlah menteri, termasuk Bahlil, terutama terkait konsistensi kebijakan, transparansi, dan isu integritas.
Idrus menilai Bahlil berada di posisi strategis dalam menjalankan visi Presiden untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Karena itu, ia menilai kinerja Bahlil harus dilihat sebagai bagian dari pelaksana kebijakan, bukan sekadar objek penilaian.
“Bahlil berada di garis depan memastikan masyarakat ikut menjadi pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan hanya penonton,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah langkah yang telah dilakukan, seperti legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat, penertiban praktik mafia tambang, hingga pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif atau melanggar aturan.
Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga awal 2026, Idrus menyebut terjadi peningkatan bertahap lifting minyak nasional, stabilitas lifting gas, serta pertumbuhan investasi hilirisasi di sektor nikel, tembaga, dan batu bara.
Nilai investasi hilirisasi tersebut disebut mencapai ratusan triliun rupiah, termasuk pembangunan kawasan industri berbasis smelter yang mendorong nilai tambah dalam negeri.
Selain itu, program transisi energi juga terus dipercepat, termasuk implementasi biodiesel B50 serta perluasan bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target kapasitas puluhan gigawatt dalam beberapa tahun ke depan.
Di sisi lain, program listrik desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) juga terus diperluas hingga menjangkau jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah serta wilayah terpencil.
“Banyak daerah yang sebelumnya belum menikmati listrik kini sudah merasakannya. Itu kerja nyata,” kata Idrus.
Ia juga menyoroti keberhasilan pemerintah menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan global, termasuk konflik geopolitik, dengan menjaga stok BBM di atas 20 hari serta memastikan distribusi LPG tetap stabil.
Idrus menilai jika hasil survei tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, maka wajar jika muncul pertanyaan terkait objektivitasnya.
“Jika tidak sesuai realitas, publik bisa saja mempertanyakan independensinya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan tidak memperuncing perbedaan pandangan. “Kita semua anak bangsa. Mari menjaga kebersamaan dan melihat segala sesuatu secara objektif,” pungkasnya. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO