Buka konten ini
SRINAGAR (BP) – Otoritas India memperketat keamanan di wilayah terpencil Ladakh, Kamis (25/9), sehari setelah bentrokan mematikan menewaskan empat orang dan melukai puluhan lainnya. Insiden itu terjadi ketika polisi berhadapan dengan ratusan demonstran yang menuntut otonomi lebih besar dari pemerintah pusat.
Dilansir channelnewsasia.com, pemerintah setempat melarang perkumpulan lebih dari lima orang di dua distrik utama, Leh dan Kargil. Ratusan polisi dan tentara paramiliter dikerahkan untuk berpatroli di jalanan. Aktivitas warga lumpuh, toko dan usaha terpaksa tutup akibat pembatasan tersebut.
Bentrokan pecah di kota dataran tinggi Leh, saat demonstran melempari aparat dengan batu untuk menembus barikade polisi yang mencoba menghentikan aksi long march. Situasi makin panas ketika massa membakar kendaraan polisi, kendaraan paramiliter, kantor lokal partai berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP), hingga beberapa gedung pemerintah.
Polisi membalas dengan tembakan, gas air mata, dan pentungan. Empat orang tewas, sementara puluhan lainnya luka-luka.
Ladakh, yang terletak di antara India, Pakistan, dan Tiongkok, dipisahkan dari Kashmir yang dikuasai India pada 2019 setelah New Delhi mencabut status kenegaraan dan semiotonomi wilayah sengketa tersebut. Berbeda dengan Kashmir yang dibungkam lewat pengawasan ketat dan aturan baru, tuntutan hak politik di Ladakh justru semakin menguat beberapa tahun terakhir.
Gerakan protes ini bagian dari desakan lebih luas agar Ladakh mendapat status kenegaraan dan ketentuan konstitusi, termasuk otonomi dalam mengatur tanah dan sektor pertanian.
Aksi Rabu lalu dipicu seruan mogok oleh kelompok lokal, setelah dua warga pingsan saat ikut mogok makan bersama belasan penduduk lain yang menuntut status kenegaraan.
Kementerian Dalam Negeri India menyebut polisi menembak untuk membela diri.
Pemerintah juga menuding kericuhan dipicu pidato provokatif aktivis iklim terkemuka Sonam Wangchuk, yang sejak 10 September memimpin aksi mogok makan. Wangchuk menghentikan aksinya setelah bentrokan pecah.
Kekerasan itu disebut sebagai yang terburuk di Ladakh dalam beberapa dekade terakhir. Rasa optimistis warga saat menyambut kebijakan India pada 2019 kini berubah menjadi kekecewaan. Mereka khawatir akan kehilangan tanah, merosotnya perdagangan, hingga kerusakan ekosistem rapuh di gurun dataran tinggi.
Sejumlah pertemuan antara perwakilan Ladakh dan pejabat India belum membuahkan hasil. Pertemuan lanjutan dijadwalkan 6 Oktober mendatang.
Selain konflik politik, Ladakh juga dihantam dampak perubahan iklim. Desa-desa terpencil kerap dilanda banjir, longsor, dan kekeringan. Ribuan gletser di kawasan itu mencair dengan cepat, mengancam pasokan air bagi jutaan orang. Pencemaran yang mempercepat pencairan semakin parah akibat militerisasi wilayah, terutama sejak kebuntuan militer mematikan India–Tiongkok pada 2020. (***)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : MOHAMMAD TAHANG