Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada Bupati Karimun, menyusul hasil evaluasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karimun Tahun 2024.
Ketua Pansus LKPj, H Anwar Hasan, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut ditujukan agar menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara tertulis oleh pihak eksekutif.
“Dari hasil pembahasan, kami memberikan catatan terhadap sistematika penulisan LKPj agar lebih komprehensif, khususnya dalam menyajikan data capaian RPJMD dengan target kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahun,’’ ujar Anwar, Senin (26/5).
Evaluasi Proyek Strategis dan Tenaga Medis
Pansus juga menyoroti kebijakan strategis daerah, termasuk penyediaan tenaga medis.
Menurut Anwar, untuk mengatasi kekurangan dokter dan bidan, perlu dipertimbangkan penggunaan sistem outsourcing sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain itu, DPRD meminta agar pelaksanaan sejumlah proyek strategis daerah dihentikan sementara, sembari pemerintah daerah menyelesaikan seluruh kegiatan tunda bayar dari tahun anggaran 2023 dan 2024.
“Prinsipnya, jangan ada proyek baru sebelum kewajiban masa lalu dilunasi,” tegas Anwar.
Optimalkan PAD dan Pelayanan Dasar
Dari sisi pendapatan daerah, Pansus mendorong agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksimalkan, khususnya dari sektor pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, serta retribusi seperti sampah, parkir, dan pemanfaatan aset daerah.
Pelayanan dasar juga menjadi sorotan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, hingga perumahan dan permukiman. “Layanan-layanan ini harus lebih menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Fokus pada SDM dan Pertanian
Dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, Anwar mengingatkan agar pelatihan tidak hanya terfokus pada sektor industri. Pemerintah daerah diminta memfasilitasi penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, termasuk membangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Karimun.
Untuk sektor pertanian, Anwar menyarankan optimalisasi peran penyuluh kepada kelompok tani, pemberian bantuan pupuk, serta peninjauan ulang terhadap lahan-lahan berizin yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
“Semua rekomendasi ini kami susun untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan berpihak kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
Reporter : TRI HARYONO
Editor : GALIH ADI SAPUTRO