Buka konten ini
BATAM (BP) – Kota Batam menghadapi kekurangan tenaga pendidik hingga mencapai 700 orang, khususnya di satuan pendidikan negeri.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di Bandar Madani, terutama karena rekrutmen guru baru, terganjal moratorium yang berlaku secara nasional.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyebut persoalan ini tidak mudah diselesaikan karena terbatasnya regulasi serta ketatnya proses pengangkatan guru.
Ia menjelaskan, pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak otomatis menambah jumlah guru yang tersedia.
“Pertumbuhannya (jumlah guru) nol karena yang berubah hanya statusnya saja (dari honorer jadi PPPK, red),” ujarnya, Minggu (4/5).
Sebagai solusi jangka pendek, Disdik Batam fokus pada strategi optimalisasi jumlah rombongan belajar (rombel) yang ada. Para guru di sekolah negeri diminta memaksimalkan peran mereka untuk mengisi kekosongan hingga moratorium dicabut.
Tri juga mengatakan pihaknya tengah mengkaji dampak moratorium terhadap rekrutmen guru yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, untuk menjadi guru tetap, ada sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi.
“Kami juga sedang konsultasikan, apakah moratorium ini mencakup guru yang dibiayai dana BOS. Karena untuk bisa diangkat menjadi guru tetap, syaratnya tidak mudah. Minimal harus S1, memiliki nomor satuan pendidikan yang terdaftar di Dapodik, serta aktif mengajar teknis minimal selama dua tahun,” jelasnya.
Disdik mencatat kekurangan guru paling banyak terjadi di wilayah mainland Batam. Sementara di wilayah hinterland, seperti pulau-pulau, kebutuhan guru masih relatif terkendali karena jumlah rombel tidak sebanyak di daratan utama.
“Di mainland, kami sudah mulai mengurangi jumlah siswa per rombel agar sesuai dengan ketentuan dari kementerian. Tapi karena padatnya jumlah siswa, kebutuhan guru otomatis meningkat,” katanya.
Data Disdik menunjukkan saat ini terdapat sekitar 4.000 guru di sekolah negeri dan sekitar 6.000 guru di sekolah swasta. Total keseluruhan guru di Batam diperkirakan mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.
Untuk mengurangi ketimpangan, Pemerintah Kota Batam memberikan subsidi SPP bagi siswa sekolah swasta, agar masyarakat terdorong menyekolahkan anaknya ke sekolah non-negeri dan meringankan beban sekolah negeri.
“Kami berharap semakin banyak warga yang berminat menyekolahkan anak ke swasta, supaya kondisi di sekolah negeri bisa lebih ideal,” ujar Tri.
Sementara itu, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyoroti kondisi ini sebagai krisis layanan dasar yang membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat. Ia menyebut, tidak hanya guru, tenaga medis juga masih kurang di beberapa wilayah, terutama di hinterland.
“Di wilayah kita, kekurangan itu terjadi pada guru dan tenaga medis. Namun, ada pembatasan dalam perekrutan. Maka dari itu, kami akan mengajukan permohonan melalui Mendagri agar ada kebijakan penambahan kuota. Pelayanan pendidikan dan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama di hinterland,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD akan berkoordinasi dengan Wali Kota Batam untuk mengajukan penambahan kuota pengangkatan guru sebagai kebutuhan mendesak. Kamal juga menyoroti beban kerja guru yang sudah melampaui batas ideal.
“Strategi optimalisasi rombel itu adalah solusi awal. Tapi informasi yang kami dapat, ada guru yang mengajar hingga tiga shift. Kasihan juga mereka, takutnya tidak efektif dalam mengajar,” ujarnya.
Dari informasi yang diterima, ada salah satu SMP di Batam yang harus menjalankan tiga shift karena kelebihan jumlah siswa. “Kalau sudah tiga shift, sepertinya itu tidak normal. Idealnya maksimal dua shift saja,” tambahnya.
Kamal menyebut permasalahan ini disebabkan oleh dua faktor utama: kurangnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan minimnya jumlah guru. Ia berharap Pemko Batam bersama pemerintah pusat dapat segera memberikan solusi konkret agar kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah pertumbuhan jumlah penduduk. (***)
Reporter : Arjuna
Editor : RATNA IRTATIK