Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Rencana pemerintah menerapkan mandatori biodiesel B50 pada semester II 2026 menuai perhatian pelaku industri sawit nasional. Pasalnya, ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) dinilai masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
Pemerintah pun disarankan lebih fokus memperkuat sektor hulu, terutama meningkatkan produktivitas kebun sawit agar pasokan bahan baku mencukupi. Peneliti sawit Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, menyebut produksi CPO nasional saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi tambahan kebutuhan biodiesel pada level B50.
“Kondisi ini menimbulkan potensi crowding out. Alokasi CPO akan saling bersaing antara kepentingan ekspor dan pemenuhan mandatori dalam negeri,” ujar Eugenia, Senin (13/4).
Menurut dia, jika kebijakan B50 dipaksakan dalam waktu dekat, maka penyesuaian paling mungkin adalah penurunan volume ekspor CPO karena prioritas kebutuhan domestik. Di sisi lain, fluktuasi harga minyak dunia dan harga CPO turut menambah kompleksitas dalam menentukan waktu dan skala peningkatan mandatori biodiesel.
Eugenia menjelaskan, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO dalam negeri secara signifikan, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Saat ini, skema DMO dinilai masih relevan untuk menjamin pasokan domestik, khususnya untuk kebutuhan strategis seperti minyak goreng dan biodiesel.
“DMO sebaiknya diposisikan sebagai kewajiban domestik yang tegas, yaitu produsen wajib menyediakan volume tertentu di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema tersebut juga dapat dikombinasikan dengan mekanisme berbasis kinerja guna menjaga insentif bagi produsen. Dengan demikian, DMO tidak hanya menjadi alat pengendalian pasokan, tetapi juga mendorong peningkatan produksi.
“Peningkatan mandatori biodiesel belum tentu menjamin ketahanan energi apabila tidak didukung ketersediaan bahan baku yang memadai dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan perbaikan di sektor hulu, seperti peremajaan kebun, peningkatan kualitas bibit, serta dukungan kepada petani.
“Produktivitas kebun sawit harus ditingkatkan agar mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan, baik untuk domestik maupun ekspor,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan opsi penerapan skema DMO untuk komoditas CPO guna mendukung program biodiesel B50. Saat ini, produksi CPO nasional mencapai sekitar 46 juta ton per tahun, dengan kebutuhan tambahan sekitar 5,3 juta ton untuk program B50. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI