Buka konten ini
Sorotan tajam mengarah pada sejumlah unsur pimpinan DPRD Batam yang kerap kali terlihat mengikuti kegiatan kepala daerah, mulai dari inspeksi mendadak (sidak) hingga agenda lainnya. Polemik ini mengemuka seiring munculnya persepsi publik yang menilai adanya kedekatan berlebih antara legislatif dan eksekutif, sehingga berpotensi mengganggu fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan DPRD.
Dalam beberapa dokumentasi, tampak sejumlah anggota DPRD, khususnya dari Fraksi Gerindra, kerap hadir dalam kegiatan yang digelar oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam/Kepala BP dan Wakil Kepala BP Batam; Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra. Kehadiran ini bahkan dinilai menye-rupai ‘pengawalan’ terhadap pemerintah, bukan sebagai mitra kritis yang menjalankan kontrol.
Anggota dewan yang dimaksud di antaranya Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan; Wakil Ketua III, Hendra Asman. Lalu bebera-pa anggota DPRD lainnya seperti Anwar Anas, Ahmad Surya, hingga Anang Adhan.
Batam Pos sempat mewawancarai Amsakar perihal kedekatan tersebut pada 11 Maret lalu. Bahkan dalam beberapa momen, salah seorang pimpinan dewan terlihat ikut rapat bersama BP Batam. Padahal, DPRD itu tak memiliki wewenang dalam hal apapun ke Badan Pengusahaan Batam.
”Itu mungkin yang paling pas menjawab anggota DPRD itu,” kata Amsakar sambil tertawa.
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, pun buka suara. Kedekatan secara fisik dan emosional antara unsur pimpinan DPRD dengan kepala daerah memang menimbulkan persepsi kurang elok. Hal ini berpotensi mengaburkan peran pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan.
“Memang benar, saya mendengar dan melihat sendiri informasi itu. Kedekatan yang terlalu intens ini bisa menimbulkan keraguan publik atas kinerja pengawasan DPRD,” katanya, Rabu (16/4).
Ia menyatakan telah memanggil wakil pimpinan DPRD yang dimaksud dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi. Katanya, lembaga legislatif mesti menjaga proporsionalitas dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok kelembagaan.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan kepala daerah memang penting, terutama dalam periode awal kepemimpinan. Akan tetapi, sinergi bukan berarti meleburkan peran dan fungsi masing-masing lembaga.
“Kalau untuk membangun Batam, tentu kita harus bersinergi. Tapi tetap harus dalam koridor tupoksi. Jangan sampai DPRD justru kehilangan marwahnya sebagai lembaga pengawas,” kata Kamal.
Terkait dengan kegiatan sidak yang dilakukan bersama kepala daerah, lanjutnya, sebagian memang merupakan undangan langsung dari pihak eksekutif. Namun untuk beberapa agenda seperti rapat di BP Batam, ia mengaku tidak mendapat informasi apapun mengenai keikutsertaan unsur pimpinan DPRD dalam kegiatan itu.
Lalu, dia juga menyoroti legislator untuk menjaga batas antara hubungan personal dan institusional. Kedekatan karena afiliasi partai atau latar belakang politik mestilah tetap disikapi dengan profesionalisme dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
“Saya tidak melarang adanya hubungan yang baik. Tapi jangan sampai malah menjadi polemik karena dilakukan di ruang publik secara terus-menerus. Ini soal etika,” katanya.
Kamal turut memberikan respons tegas terhadap adanya dugaan monopoli kegiatan pengawasan lapangan oleh segelintir anggota DPRD. Ia menilai, pengawasan harus dilakukan secara kolektif dan proporsional sesuai dengan bidang komisi masing-masing.
“Kalau hanya itu-itu saja orangnya yang turun ke lapa-ngan, tentu jadi pertanyaan. Pengawasan itu tidak bisa dimonopoli. Semua anggota harus dilibatkan sesuai tupoksi,” katanya.
Untuk itu, pihaknya berjanji akan memastikan seluruh kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan komisi yang telah diamanahkan. Jadi, itu tidak hanya didominasi oleh satu atau dua fraksi tertentu saja.
Ia mengaku telah memberi teguran kepada pimpinan dan anggota yang dinilai kurang menjaga etika kelembagaan. Marwah DPRD Batam di mata publik patut dijaga.
“Saya sudah sampaikan langsung agar unsur pimpinan menjaga marwah lembaga. Kita ini lembaga yang punya kewenangan dan kepercayaan publik, jangan sampai luntur karena hal-hal seperti ini,” kata dia.
Ke depan, koordinasi antara DPRD dan Pemko Batam akan terus ditingkatkan dalam koridor profesional dan fungsional. Kehadiran DPRD dalam kegiatan eksekutif harus dilihat sebagai ben tuk sinergi, bukan subordinasi.
Kamal pun berterima kasih atas kritik dan masukan yang datang dari masyarakat. Ia menyebut itu sebagai bentuk kontrol publik yang sehat dalam berdemokrasi.
“Kritik itu penting, dan kami akan terus berbenah. Masya-rakat tidak perlu khawatir secara berlebihan, karena kami akan menjaga amanah dan menjalankan tugas sesuai tupoksi,” ujar dia. (***)
Reporter : Arjuna
Editor : RYAN AGUNG