Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kemente-rian Sosial (Kemensos) gerak cepat untuk segera mereali-sasikan program Sekolah Rakyat (SR) Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf telah bertemu secara langsung dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti guna membahas teknisnya.
Gus Ipul, sapaan Mensos, mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja datang ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta bantuan dalam merealisasikan rencana SR. Presiden Prabowo telah menugaskan Kemensos untuk membangun sekolah rakyat seperti disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1) pekan lalu.
Rencananya, pilot project SR bakal dibangun di Jabodetabek. Ada tiga titik yang dipilih sebagai lokasi implementasi.
“Ada beberapa poin yang ingin dikerjasamakan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos (grup Batam Pos), Rabu (8/1).
SR, lanjut dia, merupakan sekolah yang dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu. Khususnya, mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem. Harapannya, mereka bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas.
SR akan dibangun menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas, tapi juga dapat dijamin asupan gizi untuk para siswanya.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik ajakan kolaborasi Kemensos. Diaku-inya, sejatinya penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang ada saat ini dibuat untuk membantu anak-anak dari keluarga yang tidak mampu.
Dari empat jalur yang tersedia, terdapat jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas dan anak kurang mampu agar bisa ditampung di sekolah negeri. “Jadi, konsepnya itu yang elite dan alit (kecil, red) bisa berkumpul,” papar sekretaris umum PP Muhammadiyah itu.
Sekolah Rusak
Di sisi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) turut mendesak pemerintah agar memperhatikan sekolah-sekolah yang rusak, baik kate-gori sedang maupun berat.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menegaskan, renovasi dan revitalisasi sekolah rusak itu harus jadi prio-ritas pembangunan pemerin-tah pusat maupun daerah.
Diakuinya, pemerintah memang memasukkan pemba-ngunan dan perbaikan 22 ribu sekolah baru dalam program quick win-nya. Namun, hal itu tak boleh sekadar program.
“Ini harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Dirjen Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja menuturkan sejak awal telah merencanakan renovasi dan rehabilitasi sekolah pada 2025. Sekolah yang tidak layak dan kondisinya memprihatinkan akan direnovasi.
Renovasi itu tidak hanya untuk sekolah umum dari TK hingga SMA. Namun, juga untuk sekolah keagamaan semua tingkat. “Bahkan, pondok pesantren juga direnovasi. Anggaran totalnya Rp19,5 triliun,’” terangnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO