Pengurus Terbatas, Modal Minim, Pasar Lesu

BATAM (BP) – Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, yang sempat digadang menjadi salah satu contoh kesiapan program koperasi di Kota Batam kini tidak lagi beroperasi. Gerai yang diresmikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad pada September 2025 itu hanya mampu bertahan sekitar tiga bulan sebelum menghentikan aktivitas usaha.

Kondisi tersebut menjadi catatan dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Batam yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah daerah menilai persoalan pengelolaan, modal, hingga kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan yang harus diperhatikan agar koperasi serupa tidak mengalami kendala yang sama.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Salim mengatakan, berdasarkan informasi dari Sekretaris KKMP Pulau Buluh, Firman, operasional koperasi tersebut berhenti sejak Desember 2025.

“Koperasi tersebut kewalahan karena pengelolaan dilakukan sendiri tanpa didampingi pengurus lain yang memiliki kesibukan masing-masing. Sehingga pada Desember 2025 KKMP Pulau Buluh tidak mampu mempertahankan operasional dan menghentikan kegiatan usahanya,” ujar Salim.

Sebelumnya, KKMP Pulau Buluh memiliki tiga jenis usaha, yakni gerai sembako, pangkalan LPG 3 kilogram, dan agen BRILink. Koperasi tersebut memiliki 49 anggota dan menjadi salah satu koperasi yang disebut paling siap saat awal peluncuran program.

Pantauan Batam Pos di lokasi, Rabu (22/7), gerai koperasi yang berada di RT 05 RW 02, Kelurahan Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, terlihat tidak lagi beraktivitas. Etalase dan tempat penjualan dalam kondisi kosong.

Di sekitar lokasi, sejumlah warung warga masih beroperasi menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai sembako, makanan, minuman, hingga ikan dan sayuran.

Seorang warga mengatakan, saat masih berjalan, gerai koperasi memang menjual kebutuhan pokok dan LPG 3 kilogram. Namun, jumlah pembeli dinilai tidak terlalu banyak.

“Sepi yang beli. Bahan sembakonya juga kurang. Tak jalan,” ujarnya.

Menurut warga tersebut, sebagian masyarakat memilih berbelanja di warung sekitar rumah karena lokasi gerai koperasi dianggap cukup jauh dari permukiman.

Padahal, dari sisi harga, beberapa barang di gerai koperasi disebut lebih murah dibandingkan warung sekitar. Selisih harga sejumlah kebutuhan pokok seperti gula dan kopi mencapai sekitar Rp2.000. Harga LPG juga lebih rendah.

Namun, faktor harga belum cukup menarik minat warga untuk beralih berbelanja di koperasi.

Tantangan Modal dan Pengelolaan
Salim mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi KKMP Pulau Buluh adalah keterbatasan modal operasional. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, kegiatan usaha koperasi cukup bergantung pada modal pengurus.

Padahal, koperasi memiliki skema permodalan melalui iuran pokok dan iuran wajib anggota. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menopang keberlangsungan usaha.

“Sesuai asas koperasi, modal lebih diutamakan berasal dari anggota. Pemerintah tidak memberikan modal operasional secara langsung, tetapi memfasilitasi akses permodalan maupun kemitraan,” katanya.

Dinas Koperasi juga telah menawarkan skema kemitraan dengan perusahaan, yakni koperasi dapat memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah barang terjual.

“Kesepakatannya business to business antara koperasi dengan perusahaan mitra. Kami hanya memfasilitasi,” ujar Salim.

Menurutnya, keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam menjalankan usaha, mengelola keuangan, serta memilih jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Jenis usaha KKMP tidak harus sama. Setiap koperasi bisa menentukan usaha berdasarkan potensi wilayahnya,” katanya.

Baru Empat Koperasi Beroperasi
Program Koperasi Kelurahan Merah Putih di Batam mencakup 64 koperasi sesuai jumlah kelurahan yang ada. Namun, hingga kini baru empat koperasi yang disebut telah menjalankan kegiatan usaha.

Sementara itu, sebanyak 43 koperasi masih menunggu penyelesaian pembangunan gerai. Dari jumlah tersebut, 16 gerai telah selesai dibangun dan sisanya masih dalam proses pengerjaan.

Salim mengatakan, sebanyak 43 lokasi telah memiliki lahan, sedangkan 21 koperasi lainnya masih dalam proses mencari lokasi.
Pembangunan fisik gerai bukan menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, pembangunan fisik dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), sedangkan pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan.

“Kita tidak menggunakan lahan sewa. Lokasi pembangunan berasal dari aset Pemko Batam maupun lahan milik BP Batam,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah pembangunan selesai, gerai tidak langsung diserahkan kepada koperasi. Masih ada tahapan serah terima setelah fasilitas lengkap, termasuk perlengkapan operasional dan kebutuhan pendukung lainnya.

KKMP Pulau Buluh sendiri sebelumnya menjadi salah satu simbol awal program Koperasi Merah Putih di Batam. Saat peresmian pada 17 September 2025, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyebut koperasi tersebut sebagai koperasi pertama yang diresmikan di Batam dan kedua di Kepulauan Riau setelah Lingga. (*)

Reporter : JAMALUDDIN
Editor : RATNA IRTATIK