Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Isu perombakan di sektor ekonomi pemerintahan menguat dalam beberapa hari terakhir. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa disebut-sebut bakal bergeser menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia (BI), sementara posisi yang ditinggalkannya dikabarkan akan ditempati ekonom senior, Muhammad Chatib Basri.
Spekulasi tersebut berkembang seiring menguatnya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sejumlah kalangan menilai Presiden membutuhkan tim ekonomi yang lebih solid untuk mengawal program pembangunan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Rumor mengenai pergantian Purbaya pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan menyebut posisi Menteri Keuangan akan diisi sosok berinisial “CB” yang kemudian dikaitkan dengan Muhammad Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Meski demikian, pemerintah langsung membantah kabar tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan belum ada agenda reshuffle maupun pergantian Menteri Keuangan dalam waktu dekat.
“Loh, dari mana itu? Tidak ada, tidak ada,” kata Prasetyo, Kamis (4/6) lalu.
Ia menegaskan, pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi untuk menghadapi berbagai tantangan global. Menurut dia, sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi hal yang lebih dibutuhkan saat ini.
“Saya kira tidak ada rencana perubahan. Yang diperlukan sekarang adalah koordinasi yang semakin kuat dan intens,” ujarnya.
Purbaya juga membantah kabar yang menyebut dirinya akan meninggalkan jabatan Menteri Keuangan atau berpindah ke Bank Indonesia.
“Enggak benar lah,” ujar Purbaya saat dikonfirmasi wartawan.
Hingga saat ini, Purbaya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Ia tetap menghadiri berbagai agenda kenegaraan, termasuk sidang paripurna DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta konferensi pers realisasi APBN.
Meski pemerintah membantah adanya rencana reshuffle, isu tersebut terus berkembang. Apalagi, sejumlah pengamat menilai perombakan kabinet merupakan hal yang wajar dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur menilai reshuffle dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kinerja pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga kepercayaan publik.
“Presiden membutuhkan menteri yang bukan hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator ulung bagi publik,” ujarnya, Minggu (7/6).
Menurut Syurya, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini semakin kompleks. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah juga dituntut mampu menjelaskan arah kebijakan secara jelas kepada masyarakat.
“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” katanya.
Dalam analisisnya, Syurya menyebut sejumlah kementerian menjadi sorotan evaluasi, termasuk Kementerian Keuangan yang saat ini dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, keberhasilan seorang menteri tidak lagi hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga kemampuan menerjemahkan visi presiden menjadi kebijakan yang efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” ujarnya.
Bagi Syurya, apabila reshuffle benar-benar dilakukan, langkah tersebut tidak dapat dimaknai sebagai hukuman politik semata. Sebaliknya, perombakan kabinet merupakan bagian dari upaya korektif untuk memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja dalam frekuensi yang sama dengan agenda strategis Presiden.
“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” tegasnya.
Di tengah spekulasi yang berkembang, nama Muhammad Chatib Basri menjadi salah satu sosok yang paling banyak diperbincangkan. Ekonom kelahiran 22 Agustus 1965 itu bukan figur baru dalam pengelolaan kebijakan ekonomi nasional.
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tersebut melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Master of Economic Development dan doktor ekonomi di Australian National University (ANU), Australia. Sebelum dikenal sebagai ekonom, Chatib sempat aktif di dunia teater saat masih muda.
Kariernya di pemerintahan terbilang panjang. Ia pernah menjadi penasihat ekonomi pemerintah, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Deputi Menteri Keuangan untuk forum G20, hingga Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional.
Pada 2012, Presiden SBY menunjuknya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardojo yang beralih memimpin Bank Indonesia.
Saat menjabat Menteri Keuangan pada periode 2013-2014, Chatib menghadapi tekanan ekonomi global yang tidak ringan. Salah satu kebijakan yang banyak mendapat perhatian adalah langkah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga dikenal sebagai salah satu arsitek kebijakan fiskal yang berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional ketika Indonesia menghadapi gejolak pasar keuangan global akibat kebijakan pengurangan stimulus moneter Amerika Serikat atau taper tantrum pada 2013.
Reputasinya di tingkat internasional juga cukup kuat. Chatib pernah menjadi visiting fellow di Harvard Kennedy School dan menjadi konsultan berbagai lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), USAID, AusAID, hingga UNCTAD.
Saat ini, Chatib masih aktif dalam berbagai lembaga strategis. Ia tercatat sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 2024. Selain itu, ia juga menjabat Komisaris Utama Bank Mandiri serta Presiden Komisaris XL Axiata.
Hingga berita ini dirilis, pemerintah memastikan belum ada keputusan terkait reshuffle kabinet maupun pergantian pimpinan Bank Indonesia. Namun, menguatnya rumor tersebut menunjukkan bahwa publik menaruh perhatian besar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah di tengah berbagai tantangan global yang masih membayangi perekonomian nasional. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK