Buka konten ini
MOSKOW (BP) – Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran ternyata menghadirkan konsekuensi ekonomi yang tidak kecil. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah dan ancaman terhadap jalur pelayaran energi dunia, perusahaan-perusahaan minyak AS justru disebut menjadi pihak yang paling diuntungkan.
Pernyataan itu disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Rosneft, Igor Sechin, dalam forum St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026. Menurut Sechin, krisis yang sempat mengancam lalu lintas energi di Selat Hormuz telah memberikan keuntungan besar bagi industri minyak dan gas Amerika Serikat.
Ia menilai perusahaan energi AS memperoleh keuntungan kompetitif karena mampu menjual pasokan minyak dan gas dengan harga yang lebih tinggi ketika pasar global dilanda kekhawatiran gangguan pasokan.
“Ekspor hidrokarbon Amerika Serikat saat ini memecahkan berbagai rekor,” ujar Sechin, dikutip Antara dari Anadolu Agency.
Mengutip analisis perusahaan konsultan energi Norwegia, Rystad Energy, Sechin menyebut perusahaan minyak dan gas AS berpotensi meraup tambahan keuntungan lebih dari USD 60 miliar sepanjang 2026 apabila harga minyak bertahan di level USD 100 per barel.
Menurut dia, kondisi tersebut juga akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara AS. Tambahan pemasukan pajak dari sektor energi diperkirakan dapat mencapai sekitar USD 80 miliar.
Di sisi lain, Sechin menilai Tiongkok relatif lebih siap menghadapi kemungkinan gangguan di Selat Hormuz. Negara itu dinilai berhasil membangun ketahanan energi melalui investasi besar-besaran pada energi terbarukan dan transportasi rendah emisi.
Berbagai alternatif seperti kendaraan listrik, bus listrik, kereta listrik, hingga angkutan berbahan bakar gas disebut menjadi faktor yang membuat Tiongkok tidak terlalu bergantung pada jalur energi konvensional.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran yang kemudian memicu aksi balasan dari Teheran. Situasi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran global terhadap keamanan Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi lintasan sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.
Meski gencatan senjata kini telah berlaku, upaya diplomatik untuk mencapai penyelesaian yang lebih permanen masih berlangsung.
Sementara itu, konflik Iran juga memunculkan gejolak politik di dalam negeri AS. Presiden Donald Trump melontarkan kritik keras setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui resolusi yang mendesak penghentian keterlibatan militer Amerika dalam perang melawan Iran.
Resolusi tersebut disahkan dengan selisih suara tipis, yakni 215 berbanding 208. Selain didukung Partai Demokrat, empat anggota Partai Republik juga ikut memberikan suara mendukung.
Bagi Trump, keputusan tersebut menjadi pukulan politik di tengah upayanya menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi.
“Pemungutan suara itu terjadi tepat di tengah negosiasi terakhir saya untuk mengakhiri perang dengan Republik Islam Iran,” tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya.
Trump menilai langkah DPR berpotensi melemahkan posisi tawar AS dalam perundingan yang sedang berlangsung.
“Siapa yang melakukan hal yang tidak patriotik seperti ini? Mereka tahu bagaimana posisi negosiasi saat ini,” katanya.
Resolusi tersebut lahir dari dorongan anggota Kongres yang menilai keterlibatan militer AS terhadap Iran telah melampaui batas kewenangan presiden sebagaimana diatur dalam War Powers Act atau Undang-Undang Kewenangan Perang.
Partai Demokrat menuduh Trump melanggar konstitusi karena memerintahkan operasi militer terhadap Iran tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kongres.
Meski peluang resolusi itu menjadi undang-undang relatif kecil karena hampir pasti akan diveto Presiden, hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan meningkatnya kekhawatiran anggota Kongres terhadap keterlibatan AS dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Di saat perusahaan-perusahaan energi menikmati lonjakan keuntungan dari kenaikan harga minyak, para politisi AS justru terbelah mengenai sejauh mana negara itu harus terlibat dalam konflik di Timur Tengah. (***)
Laporan : ANTARA – JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK