Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Tingginya biaya logistik kembali menjadi perhatian pemerintah dan pelaku usaha nasional di tengah tekanan ketidakpastian global dan eksternal sepanjang tahun ini.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan biaya operasional dunia usaha, tetapi juga menekan daya saing produk ekspor Indonesia serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan bahwa persoalan biaya logistik nasional perlu dilihat secara komprehensif dan tidak semata-mata dibebankan pada sektor transportasi dan logistik saja.
“Biaya logistik yang tinggi justru merupakan dampak dari persoalan struktural, khususnya belum meratanya pembangunan ekonomi nasional meskipun harus kita akui telah banyak kebijakan pemerintah yang dilakukan,” kata Yukki di Jakarta, Senin (18/5).
Permasalahan struktural ini, kata dia, mencakup ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, tata kelola regulasi dan birokrasi yang belum efisien, hingga munculnya biaya ekonomi informal akibat lemahnya penegakan hukum.
”Kuncinya adalah membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya terbatas membangun infrastruktur fisik,” terangnya.
Yukki menjelaskan, aktivitas ekonomi nasional saat ini masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Pulau Jawa. Padahal banya sektor-sektor berpotensial dan unggul berada di luar Pulau Jawa, seperti sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan.
Kondisi ini memicu ketidakseimbangan arus barang dan perdagangan (trade imbalance) yang pada akhirnya mendorong tingginya biaya logistik nasional, dimana banyak armada truk, kapal, dan kontainer kembali tanpa muatan (empty backhaul).
Lebih lanjut, Yukki juga menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi impor CIF (Cost, Insurance & Freight) dan ekspor FOB (Free on Board), sehingga banyak nilai tambah logistik, pelayaran, dan asuransi justru dinikmati pihak luar negeri.
Akibatnya, Indonesia kerap hanya menjadi pemasok komoditas dan manufaktur tanpa menguasai rantai nilai logistik dan perdagangan internasionalnya sendiri.
“Oleh karena itu, penguatan ekosistem logistik nasional perlu dilakukan bertahap, khususnya dengan mengakselerasi re-industrialisasi dan hilirisasi nasional,” tambahnya.
Akselerasi Re-Industrialisasi dan Hilirisasi Jadi Kunci
Dibandingkan menjadikan sektor logistik sebagai kambing hitam tingginya biaya distribusi nasional, perlu ada solusi jangka panjang yang lebih komprehensif, khususnya melalui pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah dan penguatan basis industri nasional.
Persoalan utama logistik Indonesia pada dasarnya bukan semata biaya transportasi, melainkan ketimpangan struktur ekonomi dan arus barang yang belum seimbang.
Yukki menilai percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi menjadi kunci strategis untuk menurunkan biaya logistik secara struktural.
Indonesia dapat mencapai sistem logistik yang lebih efisien apabila hilirisasi dipercepat pada sektor unggulan seperti mineral dan energi, pertanian dan perikanan, serta perkebunan. Ketika produksi, industri, dan konsumsi tumbuh lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, maka efisiensi logistik akan terbentuk secara alami melalui keseimbangan arus barang dan meningkatnya utilisasi rantai pasok nasional.
“Re-industrialisasi dan hilirisasi akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa melalui pembangunan kawasan industri, manufaktur, cold chain, pergudangan, dan jaringan distribusi regional,” ujar Yukki.
Menurutnya ketika daerah penghasil komoditas mulai memproduksi barang bernilai tambah, maka akan tercipta arus perdagangan dua arah yang lebih seimbang.
Kondisi ini akan meningkatkan utilisasi dan volume logistik kapal, truk, dan kontainer. Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan logistik tanpa aktivitas manufaktur yang bernilai tambah,” pungkas Yukki. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI