Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global. Di tengah situasi seperti ini Presiden Prabowo justru mengambil langkah berbeda, yakni menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Langkah itu untk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, kebijakan tersebut merupakan kecerdasan Presiden Prabowo membaca situasi dunia terhadap potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Amran pada Minggu (3/5).
Kebijakan itu hadir di momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur sepertiga perdagangan pupuk global. Sementara itu, Tiongkok menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.
Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu. Negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan.
Kebijakan penurunan 20 persen harga pupuk bersubsidi mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK dan ZA.
Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk.
Penurunan harga pupuk bersubsidi menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan harga global.
Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden (Inpres), Sehingga, penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian (Kementan) ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani.
Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu.
Selain itu, ketahanan stok dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor Tiongkok dapat ditekan, dan pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap aman.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi fluktuasi harga gabah.
Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga memangkas regulasi distribusi pupuk yang selama ini menghambat penyaluran, memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi. Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, bahkan di tengah tekanan harga global.
Dengan demikian, pemerintah hadir di dua ujung rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, sekaligus menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah. Pendekatan hulu-hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek.
Diketahui saat ini sebagian besar petani di Thailand mulai enggan menanam akibat lonjakan harga pupuk, dan Vietnam menghadapi tekanan terhadap ekspor beras karena terganggunya pasokan dari Tiongkok dan kawasan Teluk.
Krisis pupuk global juga memperlihatkan kerentanan negara-negara di kawasan. Vietnam yang memasok hampir 80 persen kebutuhan beras Filipina yang mengimpor lebih dari 480.000 ton pupuk dari Tiongkok pada kuartal pertama 2026, sehingga larangan ekspor Beijing berpotensi mengganggu rantai pasoknya. Filipina yang bergantung pada Tiongkok untuk 75 persen kebutuhan pupuk juga tidak memiliki penyangga domestik yang kuat.
Sementara itu, Thailand memperoleh sekitar seperlima pupuknya dari Tiongkok dan 32 persen dari kawasan Teluk yang kini terganggu, mendorong sebagian petani menunda tanam karena tingginya biaya produksi.
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia berada pada posisi lebih kokoh karena didukung diversifikasi pasokan, penguatan produksi domestik, dan konsistensi kebijakan subsidi.
Mentan Amran juga menegaskan ketahanan pangan Indonesia sangat kokoj di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian global yang melanda banyak negara. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, memberikan bantalan yang kuat untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam berbagai skenario tekanan, baik dari gangguan iklim maupun gejolak rantai pasokan global.
Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog. Dengan stok sebesar ini, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara tetangga yang kini berjuang menghadapi tekanan produksi akibat krisis pupuk dan anomali cuaca.
“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegas Mentan Amran.
Untuk itu Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui kebijakan yang terukur dan respons yang cepat, petani Indonesia tetap dapat berproduksi dan menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI