Buka konten ini
BINTAN (BP) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Senin (9/3).
Forum perencanaan pembangunan tahunan ini menitikberatkan pada empat prioritas pembangunan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Musrenbang tersebut melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, serta tokoh masyarakat sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bintan ke depan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bintan, M. Panca Azdigoena, mengatakan Musrenbang menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan.
Menurutnya, sejumlah indikator pembangunan di Kabupaten Bintan menunjukkan tren positif. Di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 78,65, tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan hingga 4,77 persen, serta usia harapan hidup yang meningkat menjadi 75,21 tahun.
“Musrenbang ini merupakan ikhtiar nyata untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat empat prioritas pembangunan yang menjadi fokus Pemkab Bintan ke depan. Pertama, peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan industri unggulan serta peningkatan kualitas infrastruktur.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan sektor pendidikan dan pelatihan.
Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, dan akuntabel.
Dengan fokus pada empat prioritas tersebut, Pemkab Bintan berharap akselerasi kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.
Panca juga berharap Musrenbang ini mampu memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan agar terdapat keterkaitan dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan program pembangunan.
“Forum ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),” pungkasnya. (*)
Reporter : Slamet Nofasusanto
Editor : GUSTIA BENNY