Buka konten ini
BATAM (BP) – Polda Kepulauan Riau memastikan bahwa untuk sementara seluruh wilayah Kepri aman dari peredaran beras oplosan yang belakangan meresahkan masyarakat. Kepastian itu diperoleh setelah tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri melakukan inspeksi di tujuh kabupaten/kota selama dua pekan terakhir.
Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ruslaeni, mengatakan bahwa timnya telah melakukan pengecekan di sejumlah pasar, mengambil sampel dari berbagai merek beras, serta meninjau langsung gudang-gudang distributor.
“Dari hasil pemeriksaan selama beberapa minggu ini, kami belum menemukan indikasi adanya peredaran beras oplosan di Kepri. Jadi, untuk sementara, wilayah Kepri aman dari beras oplosan,” ujar Ruslaeni, Rabu (16/7).
Ia menjelaskan bahwa pengecekan dilakukan bersama instansi terkait dan pemerintah daerah. Sampel diambil secara acak dari tiga pasar di setiap kabupaten/kota, dengan fokus pada beras jenis premium yang rawan dipalsukan.
“Untuk setiap kabupaten/kota, kami turun ke tiga pasar, memilih pedagang secara acak, dan mengambil beberapa sampel beras premium,” tegasnya.
Setelah serangkaian pemeriksaan, pihaknya memastikan tidak ditemukan beras premium yang mengindikasikan praktik pengoplosan. “Kami juga telah berkoordinasi dengan Bulog. Tidak ada temuan beras oplosan, termasuk dari jenis beras SPHP,” sebutnya.
Meski demikian, pihaknya menemukan tren penurunan ketersediaan beras premium di pasar. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh distributor yang membenarkan bahwa stok mereka mulai menipis.
“Stok beras premium di dis-tributor sudah mulai menipis. Jika dalam dua bulan ke depan tidak ada pasokan baru, harga beras premium dikhawatirkan bisa melonjak tajam,” katanya.
Di sisi lain, stok beras medium milik Bulog disebut masih aman untuk kebutuhan tiga hingga empat bulan ke depan. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak panik.
“Untuk beras medium justru masih aman. Tak ada kendala berarti, dan stok mencukupi untuk tiga sampai empat bulan ke depan,” jelasnya.
Ruslaeni juga memaparkan bahwa keterlambatan pasokan disebabkan oleh berbagai kendala teknis dan administratif, baik dari wilayah pengiriman dalam negeri maupun luar negeri.
“Kami menerima laporan adanya hambatan distribusi, termasuk ke Batam. Ini penting karena Batam merupakan pusat penyaluran,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa Polda Kepri akan terus melakukan pemantauan secara mingguan terhadap kondisi pasar dan mendesak para pelaku usaha agar transparan dalam pelaporan data pasokan. Kepolisian juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan peredaran beras oplosan.
“Setiap laporan akan kami tindak lanjuti, tetapi tetap harus disertai bukti yang jelas. Masyarakat bisa melapor ke polres terdekat atau langsung ke Polda,” pungkasnya. (*)
Reporter : Yashinta
Editor : RYAN AGUNG