Buka konten ini
SOLO (BP) – PDI Perjua-ngan (PDIP) menyentil sejumlah menteri Prabowo Subianto yang bergantian ke rumah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo sebagai bentuk loyalitas ganda. Apalagi, bebera-pa di antaranya masih menyebut Jokowi sebagai bos.
Juru Bicara (Jubir) PDIP Mohamad Guntur Romli lebih memilih menyebutnya sebagai loyalitas ganda karena manuver sejumlah menteri tersebut tidak menciptakan ”matahari kembar”. ”Sebab, secara de facto dan de jure presiden saat ini adalah Prabowo Subianto,” katanya, Rabu (16/4).
Di antara menteri yang sowan ke Solo dalam momen Lebaran 2025 adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkif-li Hasan. Guntur menilai, mereka yang masih meng-anggap Jokowi sebagai bos, seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menunjukkan tidak memiliki loyalitas 100 persen kepada Prabowo.
Dia menduga itu terjadi karena masih ada utang budi. “Bisa jadi karena merasa ada utang budi kepada Jokowi atau bisa jadi karena (Jokowi) yang mere-komendasikan mereka agar dipilih lagi menjadi menteri,” jelasnya.
”Gerhana Matahari Politik”
PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu legislatif termasuk partai yang resminya di luar peme-rintahan. Tapi, silaturahmi Lebaran antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka peluang partai banteng itu memasukkan kader ke dalam kabinet.
Jika apa yang dia sebut loyalitas ganda itu berlanjut, Guntur khawatir bisa menyebabkan ”gerhana matahari politik”. “Pemimpin yang sesungguhnya atau sang matahari bisa ditutupi oleh objek lain, yakni mantan penguasa yang ingin terus cawe-cawe di orbit kekuasaan, seperti halnya terjadinya gerhana matahari karena ditutupi objek lain (bulan),” tuturnya berilustrasi.
Pada ujungnya, fenomena loyalitas ganda itu berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan Prabowo. Padahal, Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan di dalam dan dari luar negeri.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menilai tidak ada persoalan terkait silaturahmi tersebut. Apalagi dilakukan di momen Lebaran. “Silaturahmi-silatu-rahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” terangnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO