Buka konten ini
GALANG (BP) – Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Rempang serta peningkatan peluang kerja bagi putra daerah menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat saat Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra berdialog dengan ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta tokoh masyarakat Kecamatan Galang, Selasa (14/7).
Dialog yang berlangsung di Kantor Camat Galang itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Selain kebutuhan pendidikan vokasi, masyarakat juga menyoroti kesejahteraan nelayan, keterbatasan lapangan kerja bagi pemuda hinterland, hingga kondisi infrastruktur jalan di kawasan Galang-Rempang.
Tokoh masyarakat Galang, Safii, mengatakan mayoritas warga pesisir masih menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Di sisi lain, ia berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam memberikan kesempatan lebih besar kepada putra-putri Galang untuk bekerja.
”Kami berharap pemuda setempat bisa diprioritaskan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua LPM Galang, Suherman. Ia mengapresiasi adanya warga Galang yang telah diterima bekerja di sejumlah perusahaan, termasuk PT Moya Indonesia. Namun, menurutnya, peluang tersebut perlu terus diperluas seiring bertambahnya investasi di Batam.
Suherman juga mengusulkan agar pemerintah membangun SMK di kawasan Rempang. Menurutnya, wilayah tersebut telah memiliki tiga SMA sehingga kebutuhan yang lebih mendesak saat ini adalah sekolah kejuruan yang mampu mencetak tenaga kerja siap pakai sesuai kebutuhan dunia industri.
”Kami berharap sekolah yang dibangun nantinya berupa SMK agar lulusannya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.
Selain sektor pendidikan, masyarakat juga meminta pemerintah mempercepat peningkatan kualitas jalan di Galang. Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting karena menjadi jalur utama mobilitas warga sekaligus distribusi hasil perikanan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa dialog langsung dengan masyarakat akan terus menjadi bagian dari pola kerja Pemerintah Kota Batam dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pendidikan, serta pembangunan infrastruktur merupakan agenda prioritas yang akan terus didorong, terutama bagi masyarakat di wilayah hinterland.
”Nelayan merupakan penopang ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu pemerintah akan terus memperkuat program pemberdayaan, mulai dari penyediaan sarana pendukung hingga membuka akses pasar yang lebih luas,” ujar Amsakar.
Ia juga menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, termasuk membuka peluang kerja yang lebih besar bagi putra daerah.
”Kalau ada badan usaha yang beroperasi di sini, kami akan memperjuangkan agar anak-anak daerah mendapat prioritas bekerja,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, Amsakar mengatakan pemerintah mulai memperkuat pengembangan sumber daya manusia di kawasan hinterland. Tahun ini, lima anak dari wilayah hinterland memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, meski satu di antaranya mengundurkan diri. Selain itu, sebanyak 30 pelajar berhasil diterima di Politeknik Negeri Batam.
Pemerintah Kota Batam, lanjutnya, juga tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih Terintegrasi yang akan dilengkapi SMK berstandar internasional guna mendukung kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, Amsakar memastikan peningkatan akses jalan di kawasan Galang akan menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah, terutama apabila pengembangan kawasan Rempang-Galang berjalan sesuai rencana. (*)
Reporter : M SYA’BAN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO