Buka konten ini

Peneliti Pusat Riset Demokrasi dan Masyarakat Sipil (Pridems)
BAYANGKAN dua kondisi. Tarif listrik turun, tetapi pemadaman sering terjadi. Atau, tarif sedikit lebih mahal, tetapi listrik nyaris tak pernah padam. Mana yang lebih bernilai?
Masyarakat pada dasarnya tidak ingin membeli kilowatt hour (kWh), tetapi kepastian bahwa listrik tersedia kapan pun dibutuhkan.
Selama puluhan tahun, debat publik soal listrik nyaris selalu berputar pada satu poros: tarif. Naik turunnya harga per kWh, besaran subsidi, hingga biaya pokok penyediaan mendominasi ruang diskusi. Listrik diperlakukan semata-mata sebagai komoditas yang diperdagangkan per satuan konsumsi.
Akibatnya, keberhasilan sektor itu diukur dari harga yang murah, jumlah pelanggan yang bertambah, dan rasio elektrifikasi yang meningkat. Kualitas layanan? Kerap menempati urutan kedua.
Nilai Guna
Padahal, bagi pengguna, harga hanyalah sebagian kecil dari nilai yang sesungguhnya mereka butuhkan. Teori nilai guna dari ekonomi klasik menawarkan lensa yang tepat untuk memahami pergeseran tersebut. Nilai suatu barang atau jasa tidak ditentukan oleh harga atau biaya produksinya, tetapi oleh seberapa besar manfaat yang diterima penggunanya dalam konteks nyata kehidupan mereka.
Dalam kerangka itu, listrik yang ’’murah tetapi tidak andal’’ memiliki nilai guna yang jauh lebih rendah daripada listrik yang ’’sedikit lebih mahal tetapi selalu tersedia’’. Satu jam pemadaman bisa menimbulkan kerugian yang jauh melampaui tagihan listrik bulanan seorang pengusaha kecil. Bagi rumah sakit, satu detik gangguan bisa berarti nyawa. Bagi pelajar yang sedang ujian daring, satu jam listrik padam adalah bencana kecil yang tak bisa dikompensasi dengan tarif murah.
Nilai guna sejati listrik bukan pada elektronnya. Ia ada pada keberlangsungan aktivitas yang ditopangnya: lampu yang menyala saat malam, mesin produksi yang tak berhenti, server yang tetap aktif, dan alat kesehatan yang bekerja tanpa jeda.
Lalu, mengapa keandalan selalu kalah populer oleh tarif dalam debat publik? Ada alasan historis sekaligus politis. Secara historis, tantangan utama sektor energi Indonesia selama beberapa dekade adalah memperluas jangkauan jaringan, bukan meningkatkan kualitasnya. Ketika prioritas itu adalah menghadirkan listrik ke pelosok, wajar apabila ukuran kesuksesannya adalah ’’sudah tersambung atau belum’’. Secara politis, tarif mudah dipahami dan berdampak elektoral yang langsung terasa.
Keandalan jaringan, sebaliknya, adalah konsep teknis. Ia membutuhkan indikator seperti SAIDI (rata-rata total durasi pemadaman yang dialami seorang pelanggan dalam satu tahun, dihitung dalam satuan jam) dan SAIFI (rata-rata berapa kali pelanggan mengalami pemadaman dalam satu tahun). Hasilnya? Jutaan orang tahu berapa tarif listrik rumah tangga per kWh. Namun, hampir tidak ada yang tahu berapa rata-rata durasi pemadaman di wilayah mereka per tahun.
Ketimpangan pemahaman itu perlu dikoreksi. Konsekuensinya tidak sepele. Negara modern tidak cukup hanya menyediakan energi. Ia perlu menjamin kepastian berlangsungnya aktivitas sosial dan ekonomi warganya. Listrik bukan lagi sekadar komoditas. Ia telah menjadi infrastruktur dasar kehidupan modern, setara dengan jalan raya dan air bersih.
Sektor lain lebih dahulu menginternalisasi logika itu. Perusahaan logistik memiliki estimasi waktu pengiriman beserta kompensasi keterlambatan. Maskapai penerbangan terikat standar delay. Platform digital beroperasi dengan service level agreement yang terukur. Mengapa listrik belum sepenuhnya demikian? Gangguan masih kerap dipandang sebagai risiko yang harus diterima pelanggan. Padahal, pelanggan tidak punya alternatif jaringan lain untuk dipilih.
Jaminan Layanan
Dari sini, gagasannya menjadi konkret. Indonesia perlu membangun jaminan layanan listrik nasional: target keandalan yang diumumkan secara terbuka, publikasi berkala tingkat gangguan per wilayah, kompensasi otomatis apabila standar tidak terpenuhi, serta transparansi penuh soal penyebab dan waktu pemulihan gangguan. Bukan daftar harapan, melainkan komitmen yang bisa ditagih warga.
Di abad ke-20, tantangan utamanya adalah menghadirkan listrik ke rumah-rumah. Di abad ke-21, tantangannya berbeda: menjamin listrik selalu ada ketika dibutuhkan. Terlebih di era transisi energi yang kian kompleks, saat integrasi energi terbarukan dan elektrifikasi transportasi membuat sistem kelistrikan makin rentan terhadap fluktuasi.
Sebab, masyarakat tidak membeli elektron yang mengalir di kabel. Mereka membeli rasa aman bahwa kehidupan, pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi tidak tiba-tiba berhenti hanya karena listrik padam.
Ukuran keberhasilan sektor ketenagalistrikan bukan lagi berapa banyak listrik yang dijual negara, melainkan seberapa besar kepastian yang berhasil dijamin kepada setiap warga. (*)
