Buka konten ini
JAKARTA (BP) — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Institute for Development of Economics and Finance / Indef), Didik J. Rachbini, menilai keberhasilan Vietnam naik status menjadi negara berpendapatan menengah atas menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam mempercepat transformasi industri nasional.
Ia menyebut, di tengah pelemahan sektor manufaktur yang tercermin dari turunnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026, pemerintah perlu kembali memfokuskan kebijakan pada penguatan industri berorientasi ekspor dan investasi berkualitas.
Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dapat dilihat dari indikator PMI manufaktur yang sudah berada di bawah level 50 atau memasuki zona kontraksi.
“Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. Ini indikasi sektor industri kita sakit lama dan masuk zona bahaya merah,” ujar Didik dalam keterangan tertulis, Senin (6/7).
Didik menjelaskan, data PMI S&P Global sebesar 46,9 pada Juni 2026 menunjukkan pelemahan industri yang telah berlangsung cukup lama. Meski ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,61 persen pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan tersebut dinilai belum ditopang oleh sektor industri yang kuat.
Sebaliknya, Vietnam justru mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen yang ditopang pengembangan sektor industri secara konsisten selama dua hingga tiga dekade terakhir.
Hasilnya, pada Juli 2026 World Bank menetapkan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country) setelah pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita mencapai sekitar USD 4.970, melampaui ambang batas USD 4.636.
Didik menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kebijakan Vietnam yang konsisten ramah investasi sekaligus membangun basis industri nasional secara berkelanjutan.
“Kebijakan seperti inilah yang dijalankan Vietnam sehingga bisa melompat menjadi negara industri berpendapatan menengah atas,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia dapat memperoleh manfaat serupa apabila kembali menjalankan transformasi struktur industri secara konsisten. Langkah itu diyakini dapat meningkatkan investasi berkualitas, memperluas lapangan kerja produktif, serta memperkuat ekspor.
Menurutnya, sektor industri Indonesia saat ini kehilangan arah akibat minimnya pijakan kebijakan yang jelas, ditambah tekanan biaya produksi akibat faktor global maupun domestik. “Data PMI yang menurun ini buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi,” katanya.
Didik juga menyoroti dunia usaha yang cenderung menahan investasi karena ketidakpastian kebijakan, rumitnya birokrasi, serta insentif yang dinilai belum cukup mendorong pertumbuhan industri.
Selain itu, pelemahan daya beli masyarakat disebutnya berkaitan erat dengan menyusutnya sektor industri yang berdampak pada terbatasnya lapangan kerja produktif.
Ia mendorong pemerintah untuk memutus rantai persoalan tersebut melalui transformasi struktur industri, deregulasi, dan penyederhanaan birokrasi.
“Praktik kebijakan terbaik sudah pernah dijalankan pada 1980-an dan 1990-an, ketika ekonomi tumbuh 7–8 persen dan industri tumbuh 10–12 persen,” ujarnya.
Didik menilai Vietnam saat ini justru menerapkan strategi yang pernah digunakan Indonesia pada era tersebut, yakni masuk ke rantai produksi global melalui investasi asing langsung (foreign direct investment / FDI) berkualitas, sebelum naik kelas secara bertahap.
“Vietnam masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap,” pungkasnya. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO