Buka konten ini
TOKYO (BP) – Pemerintah Jepang akan menggandeng Indonesia dan Vietnam dalam upaya memberantas pembajakan manga, anime, gim, serta produk karakter palsu asal Negeri Sakura. Program tersebut menjadi bagian dari kerja sama yang akan menyasar sedikitnya 10 negara berkembang.
Melalui Kementerian Luar Negeri Jepang, pemerintah akan memberikan dukungan berupa penguatan regulasi hak cipta, pelatihan, serta peningkatan kapasitas aparat dan pelaku usaha untuk mencegah peredaran konten maupun produk bajakan.
Pemerintah Jepang memperkirakan kerugian akibat pengunggahan ilegal manga dan anime serta penjualan daring barang karakter palsu sepanjang tahun lalu mencapai 10,4 triliun yen atau sekitar Rp1.159 triliun.
Selain Indonesia dan Vietnam, program tersebut juga akan diperluas secara bertahap ke sejumlah negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Jepang akan mengirim tenaga ahli di bidang hukum, menggelar kampanye peningkatan kesadaran masyarakat, serta mengundang perwakilan perusahaan lokal mengikuti pelatihan mengenai perlindungan hak cipta di Jepang.
Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dijadwalkan mulai melakukan penilaian kebutuhan di masing-masing negara pada Agustus mendatang. Sementara pelaksanaan program secara penuh ditargetkan dimulai pada April 2027.
”Bantuan ini juga akan membantu melindungi hak-hak ketika negara-negara berkembang menghasilkan konten populer mereka sendiri,” kata seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Jepang, Minggu (6/7).
Pemerintah Jepang menargetkan nilai penjualan industri konten di pasar internasional meningkat menjadi 20 triliun yen pada 2033. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan anggaran tahunan bagi industri konten menjadi sekitar 100 miliar yen, naik dari sekitar 55 miliar yen saat ini.
Menurut pejabat pemerintah Jepang, Vietnam telah mengidentifikasi keberadaan sejumlah situs manga bajakan. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian dalam pertemuan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung pada Mei lalu. Dalam pertemuan itu, Jepang mendorong langkah-langkah yang lebih efektif untuk menindak pengelola situs ilegal. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY