Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal, melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan delegasi resmi ke upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran.
Menurut Dino, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi politik luar negeri (Polugri) bebas aktif Indonesia. Ia menilai, langkah ini memunculkan kesan bahwa Jakarta mulai bersikap sungkan atau takut terhadap Amerika Serikat (AS).
Absennya delegasi resmi Indonesia menjadi sorotan tajam karena hampir seluruh negara besar di kawasan maupun dunia Islam mengirimkan perwakilan tingkat tinggi untuk menghadiri prosesi penghormatan terakhir tersebut.
”Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang terbunuh dalam serangan militer ilegal,” tulis Dino dalam pernyataan resmi di akun X pribadinya.
Dino mengungkapkan bahwa pemerintah Iran sebenarnya telah berupaya mengundang Indonesia melalui berbagai jalur diplomatik. Namun, undangan tersebut kabarnya tidak mendapatkan tanggapan dari Jakarta, hingga akhirnya Indonesia hanya diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran.
”Yang saya dengar, berbagai upaya gigih Iran untuk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat tanggapan. Mereka kan juga punya harga diri, tidak mungkin mengemis kehadiran kita. Akhirnya, yang hadir hanya Dubes RI di Teheran, yang dianggap oleh Teheran sebagai sikap menyepelekan undangan ini, bahkan dianggap sebagai tamparan,” ujarnya.
Dino kemudian membandingkan sikap Indonesia dengan sejumlah negara lain yang tetap mengirimkan delegasi resmi. Ia menyebut Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, hingga Bangladesh mengutus perwakilan setingkat menteri. Bahkan, Pakistan langsung mengutus presidennya.
Kondisi ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia yang absen mengirimkan delegasi resmi.
”Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia satu-satunya yang absen mengirim delegasi. Bahkan Malaysia nampak lebih bebas aktif dari Indonesia,” tegasnya.
Pertanyakan Konsistensi ”Babe” (Bebas Aktif)
Dino mempertanyakan apakah keputusan ini menjadi sinyal memudarnya prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
”Apakah ini berarti politik luar negeri ’bebas aktif’ kita mulai luntur karena Indonesia takut atau sungkan terhadap Amerika? Has ’FEAR’ become a factor in Indonesian foreign policy?” tulis Dino.
Selain faktor geopolitik, Dino juga menyoroti kemungkinan adanya kelemahan dalam tata kelola pengambilan keputusan diplomatik di internal pemerintahan.
”Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan manajemen sistem politik luar negeri yang penuh masalah, sebagaimana biasanya surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yang berani mengambil keputusan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya memiliki opsi untuk mengutus Wakil Menteri Luar Negeri yang membidangi urusan dunia Islam, Anis Matta. Namun, kesempatan itu justru dilewatkan.
”Paling tidak Indonesia bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta, tapi beliau justru keliling Asia Tengah untuk kunjungan yang sifatnya rutin,” kata Dino.
Jaga Hubungan Baik RI-Iran
Lebih jauh, Dino mengingatkan bahwa Indonesia dan Iran memiliki hubungan diplomatik yang telah terjalin lama dan berjalan harmonis tanpa konflik berarti. Kehadiran delegasi resmi semestinya menjadi simbol persahabatan sekaligus penegasan sikap terhadap hukum internasional.
Menurutnya, kehadiran Indonesia di Teheran bisa menjadi sinyal kuat bahwa aksi pembunuhan terhadap Ayatollah Khamenei merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum dan norma internasional.
”Kita seakan melupakan bahwa Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjaga dengan hangat dan saling menghormati… Kehadiran delegasi resmi Indonesia seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif kita,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Dino mengingatkan agar pemerintah tidak hanya lantang menggaungkan prinsip bebas aktif dalam pidato, tetapi juga berani menunjukkan sikap nyata saat dihadapkan pada situasi internasional yang sensitif. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR