Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 mencapai USD 439,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan (yoy).
Dengan demikian, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini sebesar 29,6 persen. Pertumbuhan ULN pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0 persen (year on year/yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut.
Lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar USD 216,4 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8 persen (yoy).
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat.
Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,5 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan
(8,5 persen).
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Di sisi lain, posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar USD 193,2 miliar atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8 persen terhadap total ULN swasta.
Secara keseluruhan, ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Ramdan menyampaikan bahwa BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
”Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI