Buka konten ini
BATAM (BP) – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp414,53 miliar pada triwulan pertama 2026. Capaian ini menjadi penopang utama operasional dan pembangunan kawasan, sekaligus menegaskan bahwa BP Batam tidak mengajukan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (17/6).
Dalam rapat itu, BP Batam menegaskan fokus kebijakan saat ini adalah mengoptimalkan sumber penerimaan yang sudah ada, bukan menambah alokasi dari APBN.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan realisasi PNBP terbesar masih berasal dari sektor layanan utama yang menjadi tulang punggung pendapatan lembaga tersebut.
“Realisasi PNBP BP Batam pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai Rp414,53 miliar. Sumber penerimaan terbesar berasal dari SPAM, Badan Usaha Pelabuhan Laut, dan Direktorat Pengelolaan Pertanahan,” kata Ariastuty.
Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi Batam yang masih bergerak positif di tengah tantangan ekonomi global.
Direktorat Pengelolaan Pertanahan menjadi salah satu penyumbang terbesar melalui layanan pertanahan, termasuk pengelolaan lahan dan penerimaan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Sementara sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ditopang layanan air bersih untuk masyarakat dan industri, sedangkan sektor kepelabuhanan didorong meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan.
Ariastuty menyebut pertumbuhan investasi di Batam turut mendorong peningkatan penerimaan di berbagai sektor layanan tersebut.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, optimalisasi penerimaan menjadi kunci menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha.
Meski belum merinci perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, BP Batam optimistis tren penerimaan akan terus meningkat seiring membaiknya iklim investasi dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanahan, air bersih, dan pelabuhan menjadi tiga penyumbang utama pendapatan BP Batam yang turut didorong oleh pertumbuhan industri manufaktur, logistik, dan jasa.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade memberikan apresiasi terhadap kinerja BP Batam yang dinilai mampu mengelola kawasan dengan baik melalui optimalisasi PNBP.
“Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut diapresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP guna mendukung pembangunan kawasan,” ujarnya.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI. Ia menyebut peningkatan investasi menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap Batam.
“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI. Capaian investasi yang meningkat menjadi bukti kepercayaan investor terhadap Batam semakin baik,” kata Amsakar.
Ia menegaskan BP Batam akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan layanan perizinan guna mendukung daya saing kawasan.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan menyebut capaian BP Batam yang tidak lagi bergantung pada APBN untuk operasional pada 2027 sebagai hal yang patut diapresiasi dan dapat menjadi contoh bagi kawasan ekonomi lainnya di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kinerja dan kekompakan jajaran BP Batam dalam mengelola kawasan secara profesional.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur pendukung seperti drainase, pengelolaan sampah, serta pembangunan jalan lingkar (ring road) untuk mendukung konektivitas Batam.
“Masih banyak yang perlu dioptimalkan. Jika seluruh potensi dimanfaatkan, saya yakin capaian Batam bisa lebih tinggi lagi,” ujarnya. (*)
Reporter : M. SYA’BAN
Editor : RATNA IRTATIK