Buka konten ini
PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang mengajak lima mahasiswa dalam kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur, mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Papua.
Menurut partai berlambang banteng tersebut, langkah itu bukan bentuk apresiasi kepada mahasiswa, melainkan upaya meredam sikap kritis kalangan kampus.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, meminta publik tidak memandang kegiatan tersebut secara sederhana. Menurutnya, ada kepentingan politik yang lebih besar di balik pelibatan mahasiswa dalam agenda kunjungan kenegaraan itu.
“Jangan tertipu Gibran yang membawa lima mahasiswa dalam kunjungan ke NTT hingga Papua. Itu bukan apresiasi, itu operasi penjinakan,” kata Guntur, Jumat (19/6).
Ia menilai Gibran sedang menggunakan pendekatan soft power untuk memengaruhi kalangan mahasiswa. Cara tersebut, menurutnya, berpotensi mengubah peran mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai agen perubahan menjadi pendukung kekuasaan.
“Gibran sedang menjalankan soft power paling vulgar yang pernah dilakukan seorang wakil presiden terhadap civitas akademika, mengubah agen perubahan menjadi buzzer kekuasaan,” ujarnya.
Guntur menegaskan mahasiswa seharusnya tetap berada pada posisi independen dan kritis terhadap pemerintah. Ia menilai pemberian akses terhadap fasilitas negara berisiko mengikis jarak kritis yang selama ini menjadi karakter gerakan mahasiswa.
“Mahasiswa yang semestinya tetap kritis berada di luar pagar kini diajak masuk ke dalam fasilitas negara, naik pesawat dan menikmati fasilitas mewah lainnya. Di situlah jebakan itu bekerja. Sekali kenyamanan protokoler dinikmati, independensi runtuh. Laporan yang dihasilkan bukan lagi kritik, melainkan testimoni yang dibayar dengan fasilitas,” tegasnya.
Menurut Guntur, langkah tersebut juga berpotensi memecah belah gerakan mahasiswa. Ia menilai ada upaya sistematis untuk membentuk dua kubu, yakni mahasiswa yang memilih berkolaborasi dengan pemerintah dan mereka yang tetap berada di jalur kritis.
“Gibran tengah memecah belah gerakan mahasiswa secara sistematis. Ia menciptakan dua kubu dengan sengaja, mereka yang memilih kooperatif demi panggung instan dan mereka yang tetap konsisten melawan dari luar,” katanya.
Polarisasi itu, lanjut Guntur, dapat melemahkan soliditas gerakan mahasiswa sebagai alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menjadi perdebatan publik.
“Divide et impera, taktik adu domba kolonial yang kini dipakai oleh wakil presiden di republik ini,” ujarnya.
Selain itu, Guntur menilai langkah Gibran juga dapat dibaca sebagai upaya membangun basis dukungan politik sendiri di kalangan generasi muda dan mahasiswa.
“Manuver Gibran bukan sekadar pencitraan. Itu sinyal perang internal. Dengan memoles diri sebagai pemimpin muda yang dekat dengan Gen Z dan mahasiswa, Gibran sedang membangun basis loyalitasnya sendiri,” bebernya.
Ia bahkan menyinggung potensi munculnya dualisme kekuasaan apabila manuver politik tersebut terus berlangsung tanpa koreksi.
“Terpisah dari bahkan menyaingi otoritas Presiden Prabowo, Gibran tidak sabar menunggu giliran. Ia sedang memanaskan mesin kekuasaannya sendiri. Jika Presiden Prabowo membiarkan kosmetik politik agresif ini terus dimainkan tanpa koreksi, ia sedang memelihara matahari kembar yang suatu saat akan membakar kekuasaannya dari dalam,” sambungnya.
Guntur mengingatkan agar kampus tidak dijadikan instrumen politik kekuasaan. Ia juga meminta mahasiswa tetap menjaga independensi dan peran kritisnya dalam kehidupan demokrasi.
“Ingat, kampus bukan panggung kampanye, mahasiswa bukan pion dinasti. Sadari itu sebelum terlambat,” ujarnya.
Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur yang meliputi NTT, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan pada 18 hingga 21 Juni 2026.
Dalam lawatan tersebut, Gibran mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia. Mereka berangkat menggunakan pesawat yang sama dari Lanud Halim Perdanakusuma.
Dalam diskusi bersama guru dan orang tua murid di SD Negeri Wolomoni, Kamis (18/6), Gibran menjelaskan bahwa kehadiran para mahasiswa tersebut bertujuan agar mereka dapat melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah pelosok, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Mereka saya ajak karena kemarin banyak yang demo dan meminta MBG dihentikan. Hari ini saya ajak melihat langsung daerah yang jauh dari Jakarta,” kata Gibran. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR