SPPG Bersih dari Mark Up Diaktifkan

SEBANYAK 78 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau sempat menghentikan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, sebagian besar dapur tersebut kini mulai kembali beroperasi setelah persoalan pendanaan berangsur terselesaikan.

Ketua Satgas MBG Kepri sekaligus Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan penghentian sementara operasional puluhan SPPG tersebut dipicu kendala modal yang dialami pihak yayasan pengelola. Kondisi itu diperparah dengan tersendatnya pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Total ada 78 SPPG di Kepri yang sempat berhenti beroperasi. Namun, saat ini mulai berangsur buka kembali,” kata Nyanyang, Minggu (14/6).

Menurut dia, BGN saat ini tengah melakukan evaluasi dan penataan sistem operasional SPPG secara nasional. Selain itu, lembaga tersebut juga sedang menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru terkait pelaksanaan program MBG.

“Nanti ada SOP baru yang disiapkan oleh BGN pusat. Saat ini sedang dikaji,” ujarnya.

Nyanyang menjelaskan, BGN juga sedang melakukan pengecekan terhadap seluruh SPPG di Indonesia, termasuk yang berada di Kepri. Dapur yang dinilai memenuhi ketentuan akan kembali diizinkan beroperasi.

“Kalau tidak ada masalah, tidak ada mark up dan yayasannya benar, tentu kita dukung untuk kembali beroperasi. Yang bermasalah tentu tidak dilanjutkan,” tegasnya.

Di Kota Tanjungpinang, tujuh dapur SPPG yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi akibat persoalan modal kini kembali aktif menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat.

Koordinator SPPG Tanjungpinang, Retno, mengatakan seluruh dapur MBG di Tanjungpinang telah kembali beroperasi sejak Jumat lalu.

“Saat ini seluruh SPPG telah beroperasi. Total ada 23 SPPG yang aktif,” ujarnya.

Sebelumnya, penghentian operasional tersebut berdampak pada sekitar 15 ribu penerima manfaat, mulai dari pelajar, balita hingga ibu menyusui yang tidak menerima distribusi makanan bergizi.

Sementara itu, di Kabupaten Karimun masih terdapat sejumlah dapur SPPG yang belum beroperasi. Pemerintah daerah melalui Satgas MBG Karimun bahkan berencana mengirim surat kepada BGN untuk mempercepat operasional dapur SPPG di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Karimun, Sukrianto Jaya Putra, mengatakan beberapa wilayah seperti Semembang, Teluk Sikup, Durai dan Sugie telah memiliki dapur SPPG yang siap digunakan. Namun hingga kini belum mendapatkan izin operasional.

“Dapurnya sudah siap dan sudah diperiksa. Kami akan menyurati BGN agar daerah 3T yang jumlah penerima manfaatnya di bawah seribu orang tetap bisa dilayani,” katanya.

Selain itu, hingga saat ini masih terdapat lima dapur SPPG di Karimun yang belum beroperasi karena menunggu transfer dana dari pusat.

“Data terakhir yang kami terima masih ada lima SPPG yang menunggu transfer dana. Karena itu, mereka belum dapat mendistribusikan MBG pada Senin (15/6),” ujarnya.

Pihaknya berharap persoalan pendanaan dan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga seluruh dapur SPPG di Karimun maupun Kepri dapat kembali melayani penerima manfaat secara maksimal. (***)

Reporter :MOHAMAD ISMAIL – SANDI PRAMOSINTO
Editor : GUSTIA BENNY