Buka konten ini
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji kemungkinan pemberian denda yang lebih besar bagi importir yang terlalu lama membiarkan barangnya berada di kawasan pelabuhan meski seluruh proses kepabeanan telah selesai.
Langkah tersebut dipertimbangkan setelah dirinya menemukan banyak kontainer yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok karena tidak segera dikeluarkan oleh pemilik barang.
Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab kepadatan pelabuhan dan meningkatnya dwelling time.
”Kami akan melihat berapa lama dwelling time yang wajar. Jika sudah melewati batas yang tidak wajar, baru akan ada langkah penegakan, termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih besar,” ujar Purbaya, Sabtu (6/6).
Kontainer Sudah Selesai Proses Masih Menumpuk
Purbaya mengatakan sejumlah kontainer sebenarnya telah menyelesaikan seluruh proses kepabeanan, namun tetap berada di area pelabuhan selama berbulan-bulan sehingga mengurangi kapasitas penyimpanan yang tersedia.
Menurutnya, kondisi tersebut turut memperparah kepadatan di pelabuhan yang saat ini tengah berupaya mengurai antrean dokumen dan kontainer. Hal itu terbukti dengan penumpukan yang mencapai hingga 3000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.
Purbaya menilai sebagian importir diduga sengaja membiarkan barang tetap berada di kawasan pelabuhan karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar pelabuhan.
Praktik tersebut menyebabkan kapasitas penumpukan barang di pelabuhan berkurang dan menghambat kelancaran arus logistik.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyempurnaan regulasi yang dapat memberikan disinsentif kepada importir yang meninggalkan barang terlalu lama di pelabuhan.
Pelabuhan Jangan jadi Hambatan Logistik
Purbaya menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk menambah beban dunia usaha, melainkan memastikan pelabuhan dapat berfungsi optimal sebagai simpul logistik nasional.
Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi domestik yang mendorong kenaikan impor harus diimbangi dengan kelancaran layanan logistik agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi dunia usaha.
”Ketika ekonomi domestik meningkat dan impor bertambah, jangan sampai pelabuhan menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan sistem logistik tetap terkendali dan seluruh proses kembali ke level normal,” katanya. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI