Buka konten ini
RENCANA kenaikan harga regasifikasi liquefied natural gas (LNG) mulai Juni 2026 memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku usaha Batam. Kenaikan harga energi tersebut dinilai tidak hanya membebani industri manufaktur, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan tarif listrik, menggerus daya saing investasi, hingga mengancam lapangan kerja.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menilai dampak kenaikan harga LNG bisa menjalar ke berbagai sektor. Apalagi Batam merupakan daerah yang menggantungkan pertumbuhan ekonominya pada sektor industri manufaktur dan investasi.
Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasid, mengatakan kenaikan harga LNG dari sekitar US$14,9 menjadi US$21 hingga US$25 per Million British Thermal Units (MMBTU) akan langsung menambah biaya produksi industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi utama. Dengan kurs Rp18.039 per dolar AS, harga LNG yang semula sekitar Rp268 ribu per MMBtu, berpotensi melonjak menjadi Rp378 ribu hingga Rp451 ribu per MMBtu. Kenaikan tersebut berkisar 41 hingga 68 persen dibanding harga sebelumnya.
“Kenaikan harga LNG dengan persentase yang cukup tinggi tentu akan memukul industri di Batam yang menggunakan gas industri untuk kegiatan produksinya,” ujar Rafki.
Menurut dia, kenaikan biaya energi datang di tengah kondisi dunia usaha yang masih menghadapi tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.
“Beban ini menjadi tambahan tekanan di tengah kenaikan harga pokok produksi yang sudah dirasakan sejak konflik di Timur Tengah,” katanya.
Kekhawatiran terbesar kalangan pengusaha bukan hanya pada industri pengguna gas secara langsung. Dampak yang lebih luas bisa terjadi apabila kenaikan harga LNG ikut mendorong kenaikan biaya produksi listrik.
“Kalau kenaikan LNG ini ikut mendorong naiknya harga gas untuk PLN Batam, dampaknya akan jauh lebih luas. Pengelola wilayah usaha listrik di Batam juga bisa ikut menyesuaikan tarif,” ujarnya.
Jika tarif listrik meningkat, biaya operasional industri dipastikan ikut melonjak. Dalam situasi seperti itu, perusahaan akan dipaksa melakukan berbagai langkah efisiensi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Yang paling kami khawatirkan, perusahaan akhirnya melakukan rasionalisasi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional,” kata Rafki.
Pengamat ekonomi Batam, Suyono Saputro, menilai kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Menurut dia, biaya energi merupakan salah satu komponen utama yang menentukan daya saing kawasan industri Batam.
Ia menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir industri dan pengelola pembangkit listrik swasta di kawasan industri masih menikmati harga gas yang relatif kompetitif berkat pasokan gas pipa dari Sumatera. Namun dalam dua tahun terakhir, pasokan tersebut mulai menurun sehingga PGN harus mengombinasikan pasokan gas pipa dengan LNG.
Akibatnya, harga gas yang diterima industri dan pembangkit listrik swasta meningkat hingga sekitar US$16 per MMBTU.
“Harga gas 16 dolar AS per MMBTU saja sudah membuat biaya produksi listrik di kawasan industri menjadi tidak efisien. Beberapa tenant sudah menyampaikan keberatan karena biaya energi yang terus meningkat,” ujar Suyono.
Menurutnya, persoalan energi kini menjadi faktor penting dalam persaingan investasi regional. Kawasan industri di Johor, Malaysia, maupun Vietnam terus menawarkan berbagai insentif kepada investor global, termasuk biaya energi yang lebih kompetitif.
“Daya saing Batam pasti akan tergerus apabila tarif listrik industri menjadi lebih mahal dibandingkan Johor atau Vietnam. Investor selalu melihat biaya produksi secara keseluruhan sebelum memutuskan lokasi investasi,” katanya.
Ia menilai kenaikan biaya energi yang tidak terkendali berpotensi membuat perusahaan menunda ekspansi, mengurangi kapasitas produksi, hingga memindahkan sebagian kegiatan usaha ke daerah lain yang dianggap lebih efisien.
Selain mengancam investasi, kenaikan biaya energi juga berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian daerah. Ketika biaya produksi meningkat, sebagian perusahaan akan meneruskan beban tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga produk dan jasa.
Kondisi itu dapat mendorong inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau biaya energi naik terus, maka akan ada tekanan terhadap harga barang. Pada akhirnya masyarakat yang menanggung melalui kenaikan harga produk atau jasa,” jelasnya.
Karena itu, Apindo meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga ketersediaan energi industri dengan harga yang kompetitif. Salah satu solusi yang dinilai mendesak adalah percepatan pembangunan jaringan pipa gas yang menghubungkan Batam dengan sumber gas Natuna melalui Pulau Pemping.
“Kami berharap pemerintah mempercepat koneksi pipa gas ke Pulau Pemping agar industri di Batam bisa memperoleh pasokan gas dari Natuna dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Rafki.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan tarif listrik tetap terkendali agar tidak semakin membebani dunia usaha.
Menurut Rafki, keberlangsungan industri harus menjadi perhatian utama karena sektor tersebut selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Batam sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar.
“Batam selama ini menjadi tempat bergantung bagi pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, keberlangsungan industri harus menjadi prioritas agar lapangan pekerjaan tetap terjaga,” tegasnya.
Suyono menambahkan, persoalan energi tidak lagi dapat dipandang sebagai isu sektoral semata. Energi telah menjadi faktor strategis yang menentukan masa depan investasi, industri, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi Batam.
“Jika biaya energi tidak mampu dijaga tetap kompetitif, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keuntungan perusahaan, tetapi juga daya saing ekonomi Batam secara keseluruhan,” pungkasnya. (***)
Reporter : RENGGA YULIANDRA
Editor : RATNA IRTATIK