Buka konten ini
Pemerhati Politik dan Sosial
DI tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang tengah berlangsung, Indonesia menghadapi tantangan krusial dalam menyiapkan ketahanan ekonomi dalam negeri khususnya di tingkat tapak.
Untuk itu, Pemerintah sedang memformulasikan kebijakan pembangunan dengan menciptakan sirkulasi ekonomi di arus bawah melalui berbagai program strategis.
Permasalahan ekonomi di tingkat tapak pada masarakat desa tidak terletak pada aspek produktivitas. Masyarakat sejatinya telah menghasilkan beragam komoditas berkualitas, mulai dari hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga produk usaha mikro. Namun persoalannya, nilai ekonomi produk tersebut kerap lebih banyak dinikmati kelompok terbatas.
Aktivitas ekonomi di desa memang berjalan, tetapi perputaran nilai tambahnya lebih banyak terjadi di luar. Akibatnya, uang yang beredar di desa tidak bertahan lama. Aktivitas ekonomi berjalan semu dan daya ungkitnya terhadap kesejahteraan masyarakat belum terasa optimal. Arus ekonomi tidak berputar di arus bawah, namun sirkulasinya menyebar di atas.
Dalam peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya menciptakan perputaran uang dan perekonomian di desa. Pemerintah menghadirkan program strategis berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan sebagai motor penggerak ekonomi di arus bawah.
Berdasarkan data Bappenas (2026), Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia. KDKMP sebagai wadah usaha dan simpul ekonomi yang menghubungkan produksi, distribusi, akses pembiayaan, hingga pemasaran produksi hasil masyarakat. Hadirknya KDKMP diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta penggerak rantai usaha dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun berkembang dengan cakupan yang semakin luas. Hingga April 2026, penerima manfaat telah mencapai 53,48 juta orang, mencakup peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta 8,3 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. MBG sebagai salah satu program sosial dengan skala intervensi ekonomi yang sangat luas yang mampu menghasilkan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Berbagai capaian ini patut kita apresiasi sebagai upaya menjaga kesinambungan roda ekonomi khususnya di lapisan masyarakat paling bawah.
Hadirnya MBG diharapkan dapat menciptakan permintaan (demand) kebutuhan pangan dalam jumlah besar, masif, dan konsisten. Sementara KDKMP diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan (supply) kebutuhan tersebut dengan produk hasil masyarakat, sehingga terjadi simbiosis mutualisme yang mendorong roda ekonomi di arus bawah terus bergerak.
Semuanya saling berkelindan dalam membangun ekosistem ekonomi rakyat yang terkoneksi sebagai ruang ekonomi baru yang mampu mendorong perputaran ekonomi di desa. Secara konseptual, gagasan ini sangat visioner dalam menciptakan ekosistem ekonomi, menggerakkan daya beli serta meningkatkan kapasitas produksi masyarakat.
Ruang Koreksi
Capaian ini patut kita apresiasi sebagai bukti langka serius pemerintah dalam menghadirkan perekonomian yang berkeadilan. Namun, di saat yang sama kita tidak boleh abai terhadap berbagai tantangan yang masih mengemuka. Sayup-sayup suara publik yang mengkritisi jalannya program-program strategis tersebut tidak boleh kita tinggalkan, justru harus menjadi ruang koreksi bersama.
Misalnya pada persoalan tata kelola pelaksanaan program yang hingga saat ini masih menjadi catatan kritis. Berdasarkan hasil Survei Destructive Fishing Watch (2025), menunjukkan bahwa pembentukan koperasi yang masif belum diiringi kesiapan operasional yang memadai serta jaringan pemasaran yang belum kuat.
Karena itu, membangun koperasi tidak cukup hanya dengan membentuk organisasi, bangunan fisik, dan badan hukum. Hadirnya koperasi sejatinya harus mampu menjalankan fungsi ekonominya secara nyata dan berdampak.
Ekspansi secara besar-besaran koperasi satu sisi memberikan peluang untuk membuka ruang ekonomi baru bagi desa, memperluas akses pembiayaan bagi ekonomi mikro, memperkuat rantai pasok kebutuhan MBG, serta meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat.
Langkah ambisius ini di lain sisi juga memiliki risiko kegagalan bila tidak dibarengi dengan kesiapan kelembagaan, SDM, tata kelola yang profesional, serta dukungan ekosistem usaha yang memadai. Sebab, ini menjadi pondasi yang harus senafas dengan pembentukan kelembagaan koperasi. Tanpa itu, koperasi hanya akan berdiri di atas kertas namun kurang berdampak konkret bagi masyarakat desa.
Hal yang juga pada program MBG. Keberhasilan MBG tidak cukup ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimanya, tetapi juga oleh kepercayaan terhadap tata kelolanya. Survei Indikator Politik Indonesia (2026) mencatat kepuasan publik terhadap MBG mencapai 72 persen, namun mayoritas masyarakat masih meragukan program ini bebas dari praktik korupsi. Karena itu, agenda perbaikan ke depan harus berfokus pada perluasan manfaat serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaannya.
Gotong Royong
Pada dasarnya, program KDKMP dan MBG membawa visi besar yang patut diapresiasi karena berupaya menghubungkan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan ekonomi rakyat. Tentu, tidak ada program berskala nasional yang langsung berjalan sempurna. Ada riak-riak yang harus dibersihkan. Celah dan lubang ditambal dan jika perlu diganti.
Dalam pelaksanaannya akan selalu ditemukan berbagai kekurangan, kendala, maupun ruang perbaikan yang perlu dibenahi dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah komitmen bersama untuk mengawal proses perbaikannya secara bertahap, terus-menerus dan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap kualitas proses, produk, dan layanan.
Terlebih, Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan. Agenda pembangunan ekonomi rakyat harus dibangun di atas fondasi tata kelola dan akuntabilitas yang baik.
Untuk itu, semua lini sektor mulai dari Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk memastikan program ini semakin efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata. Dengan semangat gotong royong tersebut, visi besar membangun ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan bersama.
John F. Kennedy pernah mengibaratkan pertumbuhan ekonomi sebagai gelombang pasang yang mengangkat semua perahu (a rising tide lifts all boats). Namun tantangan Indonesia hari ini bukan sekadar menciptakan gelombang pertumbuhan, namun memastikan gelombang itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Manfaat pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir kelompok sosial, namun harus dirasakan secara merata dan berkeadilan.
Jangan sampai yang terangkat hanya kapal-kapal besar, sementara perahu-perahu kecil tetap tertinggal di tepian perekonomian nasional. Sebab, kemajuan yang sesungguhnya tercermin dari seberapa luas manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk mereka yang hidup, tinggal, dan bekerja di desa-desa.
Karena itu, menjaga keberhasilan KDKMP dan MBG sesungguhnya wujud ikhtiar bersama menjaga nyala ekonomi rakyat agar terus hidup, tumbuh, dan memberi harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. (*)